MEDAN, Tintabangsa.com – Forum Wartawan Kejaksaan (Forwaka) Sumatera Utara (Sumut) memperkuat tata kelola organisasi dengan membentuk enam Kelompok Kerja (Pokja). Langkah ini dilakukan untuk pemerataan distribusi kegiatan jurnalistik, meningkatkan koordinasi antaranggota, sekaligus memastikan bahan pemberitaan yang dipublikasikan tetap valid dan dapat dipertanggungjawabkan.
Pembentukan enam Pokja tersebut ditetapkan dalam rapat kerja Pengurus Forwaka Sumut di Agam Kuphi, Jalan T Amir Hamzah, Medan, Selasa (10/11/2026).
Dalam rapat tersebut, ditetapkan enam ketua Pokja, yakni Sri Sundari sebagai Ketua Pokja 1, Syamsir Alam Nasution sebagai Ketua Pokja 2, Lilik Riadi Dalimunte sebagai Ketua Pokja 3, Salamudin Tandang sebagai Ketua Pokja 4, Ahmad Rizal sebagai Ketua Pokja 5, dan Rajali sebagai Ketua Pokja 6.
Sekretaris Forwaka Sumut, T Andry Pratama, S.Pd., menjelaskan, pembentukan enam Pokja melibatkan pengurus Forwaka Sumut dan Forwaka Medan. Setiap kelompok diberikan tanggung jawab menjalankan tugas jurnalistik serta mendistribusikan kegiatan dan informasi kepada seluruh anggota Forwaka, termasuk yang berada di kabupaten dan kota.
Menurut Andry, Pokja tidak hanya berfungsi sebagai pembagian tugas, tetapi juga menjadi wadah koordinasi, konfirmasi, kolaborasi, dan pengawasan terhadap pelaksanaan kerja jurnalistik.
“Pokja bertugas dalam koordinasi, konfirmasi dan kerja sebagai jurnalis ke semua kalangan. Pokja bertugas sebagai koordinator wilayah untuk koordinasi, kolaborasi, tutorial, pengawasan kinerja dan mendukung kerja pada pengurus Forwaka di kabupaten dan kota di Provinsi Sumatera Utara,” jelasnya.
Untuk memastikan pelaksanaan tugas berjalan sesuai tujuan, kinerja enam Pokja akan berada di bawah pengawasan sejumlah pengurus, yakni Amsal Chaniago, Rizaldi Gultom, S.H., Bistok Malau, S.H., dan Irwansyah Ginting. Mereka bertanggung jawab kepada Pengurus Harian Forwaka Sumut.
Andry menegaskan, pembentukan Pokja diharapkan mampu meningkatkan kualitas produk jurnalistik, terutama dalam aspek validasi informasi, konfirmasi narasumber, serta kepatuhan terhadap ketentuan Undang-Undang Pers dan Kode Etik Jurnalistik.
“Kinerja Pokja akan kami dorong untuk makin menjadikan bahan berita yang akan dipublikasi valid dan bertanggung jawab sesuai UU Pers dan Kode Etik Jurnalistik serta memfungsikan peran sosial kontrol,” tegasnya.
Selain memperkuat kerja jurnalistik, Forwaka Sumut juga telah membentuk Lembaga Bantuan Hukum (LBH) dengan menunjuk Bistok Malau, S.H., sebagai direktur. Lembaga tersebut dipersiapkan untuk memberikan perlindungan dan pendampingan hukum kepada anggota Forwaka di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota.
Wakil Ketua Forwaka Sumut, Amsal Chaniago, mengatakan LBH tersebut tidak hanya diperuntukkan bagi kepentingan internal organisasi, tetapi juga diharapkan dapat membantu masyarakat kurang mampu melalui layanan konsultasi dan pendampingan hukum.
“Forwaka Sumut sudah membentuk LBH untuk internal dan membantu masyarakat tak mampu dalam pendampingan dan konsultasi hukum serta akan didorong bekerja sama dengan Kejati Sumut dalam sosialisasi dan penerangan hukum ke masyarakat,” ungkap Amsal.
Di bidang pemberdayaan ekonomi, Forwaka Sumut juga telah membentuk Koperasi Taruna Mandiri Sejahtera. Koperasi ini diarahkan menjadi wadah pengembangan usaha sekaligus mendukung peningkatan kesejahteraan ekonomi wartawan yang tergabung dalam organisasi.
Sementara itu, Kepala Seksi Penerangan Hukum (Kasi Penkum) Kejati Sumut, Rizaldi, S.H., M.H., merespons positif pembentukan enam Pokja Forwaka Sumut. Ia menyatakan dukungan terhadap langkah organisasi pers dalam meningkatkan profesionalitas dan kinerja jurnalistik sesuai kewenangannya.
“Siap ketua,” jawab Rizaldi saat dimintai tanggapan terkait pembentukan Pokja Forwaka Sumut melalui sambungan telepon, Rabu (11/11/2026).
Dengan terbentuknya enam Pokja, LBH, dan koperasi, Forwaka Sumut diharapkan semakin solid dalam menjalankan fungsi organisasi. Tidak hanya memperkuat koordinasi wartawan yang bertugas di lingkungan Kejaksaan, tetapi juga meningkatkan profesionalitas pers, memberikan perlindungan hukum, serta memperluas kontribusi sosial kepada masyarakat.(Surya)
Komentar