BENGKULU, Tintabangsa.com – Penyidikan dugaan korupsi pengelolaan jasa kepelabuhanan dan kenavigasian di Pelabuhan Pulau Baai, Bengkulu, periode 2020–2024 terus bergulir. Kali ini, Tim Penyidik Tindak Pidana Khusus (Pidsus) Kejaksaan Tinggi (Kejati) Bengkulu kembali melakukan penggeledahan di dua lokasi strategis, yakni Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Kelas III Pulau Baai serta Kantor PT Pelindo Jasa Maritim Unit Bengkulu.
Penggeledahan yang dilaksanakan pada Selasa (10/11/2026) tersebut menambah panjang rangkaian penyidikan perkara yang berkaitan dengan pengelolaan jasa kepelabuhanan dan kenavigasian di Pelabuhan Pulau Baai.
Dengan tambahan dua lokasi tersebut, total sudah delapan lokasi yang digeledah tim penyidik Kejati Bengkulu. Sebelumnya, penyidik telah melakukan penggeledahan di enam lokasi lainnya sebagai bagian dari upaya mengumpulkan alat bukti dan menelusuri dugaan penyimpangan dalam pengelolaan jasa kepelabuhanan tersebut.
Dua lokasi yang menjadi sasaran penggeledahan kali ini adalah Kantor KSOP Kelas III Pulau Baai Bengkulu di Jalan Ir. Rustandi Sugianto, Kecamatan Kampung Melayu, Kota Bengkulu, serta Kantor PT Pelindo Jasa Maritim Unit Bengkulu yang berada di Gedung PT Pelabuhan Tanjung Priok Lantai 3, Jalan Yos Sudarso Nomor 9, Pulau Baai.
Langkah penyidik menyasar dua institusi yang berkaitan langsung dengan aktivitas kepelabuhanan tersebut menjadi bagian penting dalam mengungkap secara menyeluruh tata kelola jasa kepelabuhanan dan kenavigasian selama kurun waktu 2020 hingga 2024.
Penggeledahan tersebut dilaksanakan berdasarkan Surat Perintah Penyidikan Kepala Kejati Bengkulu Nomor PRINT-1381/L.7/Fd.2/10/2026 tanggal 21 Oktober 2026 serta Surat Perintah Penggeledahan Nomor PRINT-1486/L.7/Fd.2/11/2026 tanggal 9 November 2026.
Kejati Bengkulu menegaskan, rangkaian penggeledahan merupakan bagian dari tindakan penyidikan untuk mengumpulkan alat bukti dan mengungkap secara terang dugaan tindak pidana yang sedang ditangani.
Meski demikian, penggeledahan di delapan lokasi tersebut menjadi bagian dari proses hukum yang masih berjalan. Penetapan pihak yang bertanggung jawab maupun pembuktian unsur tindak pidana tetap harus didasarkan pada hasil penyidikan dan alat bukti yang sah.
Kejati Bengkulu menyatakan akan menangani perkara tersebut secara profesional, transparan, dan akuntabel sesuai ketentuan perundang-undangan.
Publik kini menanti sejauh mana penyidikan perkara jasa kepelabuhanan dan kenavigasian Pelabuhan Pulau Baai mampu mengungkap konstruksi dugaan penyimpangan, pihak-pihak yang terlibat, serta potensi kerugian negara dalam pengelolaan aktivitas kepelabuhanan selama empat tahun tersebut.(TB)
Komentar