JAKARTA, Tintabangsa.com – Transformasi ekonomi dan keuangan digital (EKD) terus didorong menjadi salah satu penggerak produktivitas dan pertumbuhan ekonomi daerah. Digitalisasi dinilai mampu menciptakan transaksi yang semakin efisien dan inklusif sekaligus membuka ruang lebih luas bagi masyarakat dan pelaku usaha untuk mengembangkan potensi ekonomi daerah.
Hal tersebut disampaikan Deputi Gubernur Bank Indonesia, Ricky P. Gozali, saat membuka Casual Talk bertajuk “Akselerasi Ekonomi dan Keuangan Digital untuk Mendukung Produktivitas Ekonomi” di Jakarta International Convention Center (JICC), Kamis (24/9/2026).
Kegiatan tersebut merupakan bagian dari Festival Ekonomi Keuangan Digital Indonesia dan Indonesia Fintech Summit & Expo 2026 (FEKDI x IFSE 2026).
Ricky mengatakan, penguatan ekonomi dan keuangan digital di daerah perlu disesuaikan dengan karakteristik, kesiapan digital, serta potensi masing-masing wilayah.
Langkah tersebut dinilai penting agar digitalisasi tidak berhenti pada peningkatan transaksi, tetapi mampu memberikan nilai tambah, memperkuat daya saing, meningkatkan produktivitas, serta mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.
“Penguatan EKD di daerah harus memberikan manfaat yang semakin nyata bagi masyarakat dan pelaku usaha melalui peningkatan efisiensi, penciptaan nilai tambah, dan penguatan daya saing untuk mendorong pertumbuhan ekonomi daerah,” ujar Ricky.
Menurutnya, perbedaan tingkat kompetensi, literasi masyarakat, dan kapasitas digital antardaerah menjadi tantangan sekaligus peluang yang perlu dijawab melalui sinergi pemerintah pusat, pemerintah daerah, perbankan, pelaku usaha, serta berbagai pemangku kepentingan.
94,9 Persen Pemda Masuk Kategori Digital
Perkembangan digitalisasi transaksi pemerintah daerah menunjukkan tren positif. Hingga Semester I 2026, sebanyak 518 dari 546 pemerintah daerah atau sekitar 94,9 persen telah berada dalam kategori Digital melalui implementasi Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD).
Capaian tersebut menunjukkan semakin luasnya pemanfaatan teknologi dalam transaksi pemerintah daerah, yang diarahkan untuk mendukung efisiensi, transparansi, dan penguatan tata kelola pemerintahan.
Pemanfaatan Kartu Kredit Indonesia Segmen Pemerintah juga terus diperluas. Saat ini, instrumen tersebut telah digunakan oleh 60 Kementerian/Lembaga dan 304 Pemerintah Daerah.
Sementara itu, penggunaan QRIS, baik melalui metode pindai maupun QRIS TAP, pada berbagai pelayanan publik semakin memperkuat ekosistem transaksi nontunai di daerah.
Perluasan transaksi digital tersebut juga membuka peluang bagi pelaku usaha untuk semakin terhubung dengan ekosistem ekonomi formal dan digital.
P2DD Perkuat Kapasitas Pemerintah dan BPD
Penguatan digitalisasi daerah turut dilakukan melalui sinergi Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (P2DD) dengan Program Peningkatan Kapasitas dan Literasi Sinergi (KATALIS) P2DD.
Program tersebut menjadi wadah penguatan kapasitas pemerintah daerah dan Bank Pembangunan Daerah (BPD), sekaligus mendorong perluasan digitalisasi transaksi pemerintah, peningkatan kualitas pelayanan publik, pendapatan daerah, serta belanja nontunai.
Sinergi P2DD melibatkan Satuan Tugas Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID), TP2DD, pemerintah daerah, BPD, Bank Indonesia, serta pemangku kepentingan terkait.
Pada kesempatan tersebut, Bank Indonesia juga memberikan Championship P2DD kepada pemerintah daerah yang menunjukkan kinerja dalam mendorong digitalisasi transaksi dan pelayanan publik di wilayahnya.
Penghargaan juga diberikan kepada para juara program KATALIS P2DD x DIGDAYA sebagai bentuk apresiasi terhadap upaya penguatan kapasitas dan inovasi digital di daerah.
Digitalisasi Buka Peluang Ekonomi Baru
Melalui Blueprint Sistem Pembayaran Indonesia (BSPI) 2030, Bank Indonesia terus mendorong layanan pembayaran yang efisien dan inklusif. Penguatan sistem pembayaran digital diharapkan dapat mendukung formalisasi aktivitas ekonomi sekaligus meningkatkan produktivitas.
Bagi daerah, ekosistem digital yang semakin kuat dapat menjadi jembatan untuk menghubungkan potensi ekonomi lokal dengan peluang pasar yang lebih luas. Pelaku UMKM, sektor perdagangan, pariwisata, jasa, dan berbagai sektor produktif lainnya dapat memanfaatkan perkembangan tersebut untuk memperluas aktivitas ekonomi.
Inovasi pembayaran dan peningkatan akseptasi digital juga dapat mendukung optimalisasi penerimaan serta belanja daerah sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.
Bank Indonesia bersama 46 Kantor Perwakilan Bank Indonesia terus mendorong seluruh pemangku kepentingan untuk memperkuat implementasi digitalisasi daerah secara tepat dan memberikan dampak nyata.
Kolaborasi menjadi bagian penting agar transformasi digital tidak hanya meningkatkan volume transaksi, tetapi juga mampu menghubungkan potensi daerah dengan peluang ekonomi digital, meningkatkan produktivitas, dan memperkuat pertumbuhan ekonomi secara berkelanjutan.
Casual Talk tersebut turut menghadirkan Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman, Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elestianto Dardak, Deputi Bidang Koordinasi Pengelolaan dan Pengembangan Usaha BUMN Kemenko Perekonomian Ferry Irawan, Kepala Badan Pengembangan SDM Kementerian Komunikasi dan Digital Boni Pudjianto, serta Kepala Departemen Kebijakan Sistem Pembayaran Bank Indonesia Ryan Rizaldy.
Sementara itu, FEKDI x IFSE 2026 berlangsung selama tiga hari, 24–26 September 2026, di JICC Jakarta. Rangkaian kegiatan mencakup penguatan sinergi nasional, pengembangan talenta dan inovasi digital, hingga penguatan konektivitas ekonomi dan keuangan digital antarnegara.
Melalui seminar, talkshow, showcase inovasi teknologi, digital experience, dan sesi jejaring, FEKDI x IFSE 2026 diharapkan menjadi ruang kolaborasi yang mempertemukan kebijakan, inovasi, talenta, industri, dan kebutuhan masyarakat untuk mempercepat transformasi ekonomi dan keuangan digital nasional.
Komentar