BENGKULU, Tintabangsa.com – Kesiapsiagaan menghadapi ancaman gempa bumi dan tsunami di Provinsi Bengkulu masih menghadapi sejumlah tantangan. Salah satunya, keterbatasan sebaran sirine peringatan tsunami yang hingga kini masih terkonsentrasi di wilayah Kota Bengkulu.
Persoalan tersebut menjadi salah satu sorotan dalam pelaksanaan Tabletop Exercise (TTX) Simulasi Gempa dan Tsunami yang digelar Pusat Pendidikan dan Pelatihan Penanggulangan Bencana (Pusdiklat PB) Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) bersama Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Bengkulu, Rabu (16/9/2026).
Latihan ini tidak hanya menguji kesiapan menghadapi bencana secara teori, tetapi juga membedah kemampuan pemerintah daerah dan lintas sektor dalam menerima peringatan dini, menyebarkan informasi, mengambil keputusan, hingga menjalankan respons awal ketika gempa berpotensi memicu tsunami.
Lima Sirine Tsunami, Kabupaten Masih Butuh Penguatan
Dalam evaluasi TTX, terungkap bahwa Bengkulu telah memiliki lima sirine peringatan tsunami. Namun, keberadaan perangkat tersebut masih terpusat di Kota Bengkulu.
Kondisi ini menunjukkan perlunya penguatan sistem peringatan dini di sejumlah wilayah kabupaten yang juga memiliki potensi terdampak bencana. Penguatan tersebut mencakup dukungan terhadap sistem Indonesia Tsunami Early Warning System (InaTEWS) serta peningkatan kemampuan daerah dalam menerima dan menindaklanjuti informasi peringatan.
Persoalan kesiapsiagaan tidak berhenti pada ketersediaan perangkat. Masyarakat juga perlu memahami makna setiap peringatan serta tindakan yang harus dilakukan ketika informasi potensi tsunami diterima.
Sirine yang berbunyi tanpa diikuti pemahaman masyarakat mengenai jalur evakuasi, lokasi aman, dan langkah penyelamatan dapat menghambat efektivitas peringatan dini.
Komunikasi Darurat Masih Perlu Diperkuat
Selain sistem peringatan dini, TTX turut menyoroti kesiapan komunikasi darurat antarlembaga. Jalur komunikasi yang tetap, aktif, dan terpantau secara konsisten dinilai penting untuk memastikan informasi bencana tidak terputus di tengah situasi darurat.
Perangkat komunikasi, termasuk radio komunikasi, telah tersedia. Namun, mekanisme monitoring dan koordinasi antarpihak masih memerlukan penguatan.
Hal serupa juga berlaku pada komunikasi Early Warning System (EWS) lintas organisasi perangkat daerah. Informasi peringatan harus dapat diteruskan secara cepat kepada pihak yang memiliki kewenangan untuk mengambil tindakan, termasuk menyampaikan instruksi kepada masyarakat.
Keterlambatan komunikasi berpotensi memengaruhi kecepatan pengambilan keputusan, terutama dalam situasi yang membutuhkan respons segera.
Kesiapan Posko dan Pendanaan Sudah Dipahami
Di tengah sejumlah catatan tersebut, pelaksanaan TTX juga mengidentifikasi beberapa aspek kesiapan yang telah dimiliki pemerintah daerah dan unsur terkait.
Peserta dinilai telah memahami mekanisme penetapan status darurat, pembentukan posko, serta mekanisme pendanaan darurat. BMKG juga telah memiliki prosedur operasional standar (SOP) peringatan dini, sementara Dinas Kesehatan memiliki SOP penyebaran informasi.
Namun, keberadaan SOP masih perlu dibuktikan melalui latihan dan penerapan secara berkala. Sejumlah organisasi perangkat daerah dan unsur lintas sektor masih memerlukan penguatan, termasuk dalam penyusunan maupun pengujian prosedur kebencanaan.
Dengan demikian, SOP tidak hanya menjadi dokumen administratif, tetapi benar-benar dapat digunakan ketika bencana terjadi.
Kaji Cepat Multisektoral Jadi Catatan Penting
TTX juga menekankan pentingnya penguatan kaji cepat multisektoral sebagai dasar pengambilan keputusan saat bencana.
Kaji cepat harus mampu memberikan gambaran awal mengenai jumlah korban, kerusakan, kerugian, kebutuhan masyarakat, serta dampak bencana. Informasi tersebut menjadi dasar dalam menentukan prioritas penanganan dan distribusi sumber daya.
Keterlibatan berbagai sektor diperlukan agar data yang dihimpun tidak berjalan sendiri-sendiri. Pemerintah daerah, BPBD, BMKG, TNI-Polri, Basarnas, fasilitas kesehatan, perangkat teknis, sektor pendidikan, organisasi kemanusiaan, dan unsur lainnya perlu memiliki pemahaman yang sama mengenai peran masing-masing.
Hasil Evaluasi Akan Ditindaklanjuti
Pelaksanaan TTX selanjutnya akan menjadi bahan After Action Review (AAR) untuk mengidentifikasi aspek yang telah berjalan baik, kesenjangan yang ditemukan, serta rekomendasi perbaikan.
Pusdiklat PB BNPB bersama BPBD Provinsi Bengkulu juga mendorong agar pembelajaran dari latihan tersebut dikembangkan melalui pelaksanaan TTX di tingkat kabupaten dan kota.
Langkah ini diharapkan dapat memperluas penguatan kapasitas kesiapsiagaan, terutama bagi wilayah yang masih membutuhkan peningkatan sistem peringatan dini, komunikasi darurat, koordinasi, dan mekanisme respons.
Melalui latihan tersebut, kesiapsiagaan menghadapi gempa bumi dan tsunami di Bengkulu diharapkan tidak berhenti pada simulasi. Setiap unsur dituntut memahami tugas, jalur komunikasi, mekanisme pengambilan keputusan, serta tindakan yang harus dilakukan ketika ancaman bencana benar-benar terjadi.(TB)