Bengkulu, Tintabangsa.com – Dalam rangka monitoring dan evaluasi kawasan transmigrasi prioritas nasional 2022-2024, Wakil Gubernur (Wagub) Rosjonsyah menerima audiensi Deputi Pemerataan Pembangunan Wilayah dan Penanggulangan Bencana Kemenko PMK RI di Ruang Pola Provinsi Bengkulu, Jum’at (01/07/2022).
Wagub Rosjonsyah berharap pembangunan sarana dan prasarana kawasan transmigrasi prioritas nasional agar terus meningkat.
“Di provinsi Bengkulu ada kawasan transmigrasi yang masuk dalam 52 kawasan prioritas nasional dan kawasan yang masuk dalam 100 prioritas kementerian yaitu kawasan Lagita di Kabupaten Bengkulu Utara dan UPT Batu Ampar yang ada di kecamatan Kedurang Bengkulu Selatan,” jelas Rosjonsyah.
Adanya rapat audiensi ini, kata Rosjonsyah, dapat menghasilkan solusi yang tepat dan strategis dalam peningkatan program pengembangan kawasan.
“Terima kasih kepada kepala Deputi sudah meninjau dan memonitoring langsung kawasan transmigrasi. Ada juga beberapa usulan yang dibahas, diharapkan nanti ada solusi yang tepat dari kementerian terkait pembangunan kawasan transmigrasi yang ada di provinsi bengkulu,” pungkas Rosjonsyah.
Kepala Deputi Pemerataan Pembangunan Wilayah dan Penanggulangan Bencana Kemenko PMK Sudirman menyampaikan bahwa pihaknya bersama rombongan telah meninjau secara langsung kawasan Lagita dan Batu Ampar yang masuk dalam prioritas nasional.
“Tinjauan ini merupakan amanat dari Perpres 50 tahun 2018 tentang Peraturan Presiden (PERPRES) tentang Koordinasi dan Integrasi Penyelenggaraan Transmigrasi. Di mana Kemenko PMK dalam kapasitasnya melaksanakan tugas dan fungsi koordinasi dan singkronisasi serta pengendalian dalam kebijakan program pembangunan dan pengembangan kawasan transimgrasi,” sampai Sudirman.
Peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM), penguatan infrastruktur dan pemberdayaan ekonomi masyarakat sangat diperlukan dalam pelaksanaan pembangunan daerah terutama kawasan transmigrasi.
“Menindak lanjuti peninjauan ini nanti akan diteruskan ke kementrian mengenai permasalahan yang ada. Kami juga mengharapkan koordinasi Pemda daerah baik provinsi maupun kabupaten ke pusat agar terjalin kondusif dan pembangunan dan pengembangan kawasan bisa terealisasi,” tutup Sudirman.(TB)
