BENGKULU, Tintabangsa.com, -Pemerintah Provinsi Bengkulu terus memperkuat kolaborasi dengan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dalam mendukung pembangunan daerah melalui optimalisasi penerimaan pajak yang transparan, akuntabel, dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat.
Komitmen tersebut ditunjukkan melalui kehadiran Sekretaris Daerah Provinsi Bengkulu Herwan Antoni, mewakili Gubernur Bengkulu Helmi Hasan, pada kegiatan Tax Gathering Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Bengkulu dan Lampung Tahun 2026 yang digelar di Hotel Mercure Bengkulu.
Mengusung tema “Pajak Kita, untuk Bengkulu Maju dan Masyarakat Sejahtera”, kegiatan ini menjadi momentum mempererat sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, aparat penegak hukum, serta para pemangku kepentingan dalam mendukung pembangunan yang berkelanjutan.
Turut hadir dalam kegiatan tersebut Kapolda Bengkulu Irjen Pol. Yudhi Sulistianto, Kajati Bengkulu Saiful Bahri Siregar, Kepala Kanwil DJP Bengkulu dan Lampung Sigit Danang Joyo, Kepala KPP Pratama Bengkulu Dua Agus Pramono, serta sejumlah pimpinan instansi vertikal dan mitra strategis lainnya.
Kepala Kanwil DJP Bengkulu dan Lampung, Sigit Danang Joyo, menegaskan bahwa kolaborasi yang kuat antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah menjadi fondasi penting dalam meningkatkan penerimaan negara sekaligus mempercepat pembangunan di daerah.
Menurutnya, Bengkulu memiliki potensi ekonomi yang besar melalui sektor pertanian, perkebunan kelapa sawit, kopi, karet, perikanan, pertambangan, hingga pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Potensi tersebut harus didukung dengan kepatuhan perpajakan agar mampu memberikan manfaat yang lebih luas bagi pembangunan.
Ia juga mengajak seluruh elemen masyarakat untuk terus membangun budaya sadar dan patuh pajak sebagai bentuk kontribusi nyata dalam mewujudkan Indonesia yang semakin maju dan berdaya saing.
Sementara itu, Sekretaris Daerah Provinsi Bengkulu Herwan Antoni menegaskan bahwa Pemerintah Provinsi Bengkulu mendukung penuh berbagai upaya Direktorat Jenderal Pajak dalam memperkuat tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, bebas korupsi, serta berintegritas.
Menurut Herwan, kepercayaan masyarakat merupakan modal utama dalam penyelenggaraan pemerintahan. Oleh karena itu, seluruh aparatur negara harus terus menjaga profesionalisme, akuntabilitas, serta memberikan pelayanan publik yang berkualitas.
“Kepercayaan masyarakat hanya dapat dibangun apabila seluruh penyelenggara negara menjalankan tugasnya secara profesional, akuntabel, transparan, dan berintegritas,” tegas Herwan.
Pemerintah Provinsi Bengkulu meyakini bahwa sinergi yang semakin kuat antara DJP, pemerintah daerah, aparat penegak hukum, dunia usaha, dan masyarakat akan memberikan dampak positif terhadap peningkatan penerimaan pajak serta mempercepat pembangunan di berbagai sektor.
Melalui kolaborasi tersebut, hasil penerimaan pajak diharapkan dapat terus dioptimalkan untuk mendukung pembangunan infrastruktur, peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan, penguatan ekonomi kerakyatan, serta berbagai program yang bermuara pada terwujudnya Bengkulu yang semakin maju dengan masyarakat yang sejahtera.(ADV)