BENGKULU, Tintabangsa.com – DPRD Provinsi Bengkulu menggelar rapat dengar pendapat (hearing) bersama Ikatan Mahasiswa Papua sebagai respons atas aksi penyampaian aspirasi terkait kondisi terkini di Papua. Forum ini menjadi ruang dialog terbuka antara mahasiswa dan wakil rakyat dalam membahas berbagai persoalan yang dinilai mendesak, khususnya terkait isu kemanusiaan dan hak asasi manusia.(5/5/2026)
Dalam pertemuan tersebut, anggota DPRD Provinsi Bengkulu dari Fraksi PDI Perjuangan, Edwar Samsi, menyampaikan keprihatinan atas berbagai laporan yang disampaikan mahasiswa. Ia menegaskan bahwa DPRD tidak hanya mendengar, tetapi juga siap menindaklanjuti aspirasi tersebut melalui jalur kelembagaan.
“Kami memahami kegelisahan yang disampaikan adik-adik mahasiswa. DPRD Bengkulu akan meneruskan seluruh aspirasi ini kepada pemerintah pusat, DPR RI, hingga Komnas HAM agar mendapat perhatian serius,” ujar Edwar Samsi.
Perwakilan mahasiswa dalam forum tersebut menyampaikan sejumlah tuntutan, di antaranya perlunya penanganan serius dan transparan terhadap dugaan pelanggaran hak asasi manusia di beberapa wilayah Papua. Mereka juga menekankan pentingnya perlindungan terhadap masyarakat sipil serta penegakan hukum yang adil.
Selain itu, mahasiswa menyoroti pentingnya evaluasi terhadap pendekatan keamanan serta kebijakan yang dinilai berdampak pada kondisi sosial masyarakat di Papua. Mereka mendorong adanya langkah-langkah yang lebih mengedepankan dialog, kemanusiaan, serta keberpihakan terhadap masyarakat lokal.
Isu investasi dan dampaknya terhadap masyarakat adat juga menjadi perhatian dalam hearing tersebut. Mahasiswa meminta agar setiap kebijakan pembangunan mempertimbangkan aspek lingkungan, sosial, dan keberlanjutan, sehingga tidak merugikan masyarakat setempat.
Menanggapi hal itu, DPRD Bengkulu menegaskan akan berperan sebagai jembatan aspirasi antara mahasiswa dan pemerintah pusat. Seluruh masukan yang disampaikan akan dihimpun dan diteruskan kepada pihak terkait untuk menjadi bahan pertimbangan dalam pengambilan kebijakan.
Lebih lanjut, DPRD juga mendorong pentingnya keterbukaan informasi serta pendekatan dialog dalam menyelesaikan berbagai persoalan di Papua. Menurut Edwar Samsi, isu Papua merupakan persoalan nasional yang membutuhkan perhatian bersama serta solusi yang komprehensif.
Dengan digelarnya hearing ini, DPRD Provinsi Bengkulu menegaskan komitmennya dalam menjalankan fungsi representasi dan pengawasan, sekaligus memastikan setiap aspirasi masyarakat dapat tersampaikan secara utuh dan ditindaklanjuti secara konstruktif.
Diharapkan, langkah ini dapat mendorong terciptanya kebijakan yang lebih responsif, serta memperkuat upaya mewujudkan keadilan, perdamaian, dan perlindungan hak asasi manusia di Papua. (adv)