ASAHAN, TINTABANGSA.COM,-Wakil Bupati Asahan, Rianto, S.H., M.A.P memimpin Upacara Peringatan Hari Otonomi Daerah ke-XXX Tahun 2026 yang digelar di halaman Kantor Bupati Asahan, Senin (27/04/2026) sekitar pukul 08.00 WIB. Upacara berlangsung tertib dan khidmat, diikuti unsur Forkopimda, ASN, serta peserta apel lainnya sebagai bagian dari peringatan nasional yang rutin dilaksanakan setiap tahun.
Sejumlah pejabat turut hadir dalam kegiatan tersebut, di antaranya Wakapolres Asahan Selamat Riayadi, S.H., S.I.K., M.H, perwakilan Dandim 0208 Asahan, perwakilan Kajari Asahan melalui Kasi Datun Dr. RM Yusuf Trisnajaya, S.H., M.H, perwakilan Danlanal Asahan, Ketua DPRD Kabupaten Asahan H. Efi Irwansyah Pane, M.Kn, serta para Asisten, Staf Ahli, pimpinan OPD, dan peserta apel lainnya.
Dalam kesempatan itu, Wakil Bupati membacakan amanat Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, Jenderal Polisi (Purn.) Prof. Drs. H. Tito Karnavian, M.A., Ph.D. Dalam pidatonya, disampaikan bahwa peringatan Hari Otonomi Daerah menjadi momentum penting untuk memperkuat komitmen pemerintah daerah dalam memberikan manfaat nyata kepada masyarakat melalui pemerataan pembangunan, peningkatan pelayanan publik, serta kesejahteraan masyarakat.
Mengusung tema “Dengan Otonomi Daerah Kita Wujudkan Asta Cita”, pemerintah daerah didorong untuk meningkatkan kemandirian dalam mengelola potensi lokal serta memperkuat sinergi dengan pemerintah pusat. Beberapa fokus strategis yang ditekankan meliputi sinkronisasi perencanaan dan penganggaran pusat-daerah, reformasi birokrasi berbasis hasil dan digitalisasi, penguatan kemandirian fiskal, kolaborasi antar daerah, serta peningkatan pelayanan dasar dan pengentasan ketimpangan.
Selain itu, pemerintah daerah juga diingatkan untuk memperkuat stabilitas dan ketahanan daerah dalam menghadapi tantangan global seperti ketahanan pangan, stabilitas ekonomi, perubahan iklim, dan perkembangan teknologi. Upaya konkret yang perlu dilakukan antara lain mewujudkan swasembada pangan dan energi, pengelolaan sumber daya air berkelanjutan, pemerintahan yang transparan dan bebas korupsi, serta pengembangan kewirausahaan.
Dalam amanat tersebut juga ditegaskan pentingnya efisiensi anggaran sesuai arahan Presiden Republik Indonesia, dengan menekankan pelaksanaan kegiatan secara sederhana, optimalisasi sumber daya, serta penggunaan anggaran yang memberikan dampak langsung bagi masyarakat dan menghindari pemborosan.(SURYA)