Kaur, Tintabangsa.com, – Upaya memperjuangkan kebutuhan masyarakat terus dilakukan oleh jajaran legislatif Kabupaten Kaur. Wakil Ketua I DPRD Kabupaten Kaur, Herdian Sapta Nugraha, melakukan kunjungan kerja ke Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI), Minggu (8/3/2026), guna mendorong percepatan pembangunan di daerah sekaligus memperjuangkan aspirasi masyarakat yang selama ini belum terakomodasi secara maksimal.
Dalam pertemuan tersebut, DPRD Kaur secara khusus membawa proposal penambahan kuota program bedah rumah bagi masyarakat kurang mampu di Kabupaten Kaur. Usulan ini muncul karena keterbatasan kuota yang tersedia saat ini dinilai jauh dari kebutuhan riil masyarakat.
Berdasarkan data yang dihimpun, kuota program bedah rumah yang tersedia untuk Kabupaten Kaur hanya sekitar 100 unit. Sementara itu, jumlah rumah tidak layak huni yang diusulkan masyarakat mencapai ribuan unit dan masih menunggu realisasi bantuan dari pemerintah pusat.
“Kunjungan kerja ke DPD RI ini tidak lain untuk bersilaturahmi sekaligus membawa proposal pembangunan untuk Kabupaten Kaur. Mudah-mudahan usulan ini dapat disetujui pemerintah pusat, baik terkait penambahan kuota bedah rumah maupun pembangunan GOR,” ujar Herdian Sapta Nugraha.
Ia menegaskan, kebutuhan rumah layak huni merupakan persoalan mendasar yang harus segera ditangani. Tanpa dukungan kuota tambahan dari pemerintah pusat, banyak warga kurang mampu di Kabupaten Kaur yang harus menunggu lebih lama untuk mendapatkan bantuan perbaikan rumah.
Selain memperjuangkan program bedah rumah, DPRD Kaur juga mengusulkan pembangunan Gelanggang Olahraga (GOR) melalui Kementerian Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia. Fasilitas tersebut dinilai penting untuk mendukung pembinaan atlet sekaligus menjadi ruang aktivitas positif bagi generasi muda di daerah.
Menurut Herdian, keberadaan GOR yang representatif tidak hanya akan mendorong prestasi olahraga daerah, tetapi juga dapat menjadi pusat kegiatan masyarakat, termasuk berbagai event olahraga maupun kegiatan kepemudaan.
Hasil koordinasi dengan Sekretaris Jenderal DPD RI nantinya akan diserahkan kepada pihak eksekutif di daerah untuk segera ditindaklanjuti secara teknis melalui jalur kementerian terkait.
DPRD Kaur berharap sinergi antara lembaga legislatif, pemerintah daerah, dan pemerintah pusat dapat mempercepat realisasi berbagai program pembangunan yang menyentuh langsung kebutuhan masyarakat.
“Dengan kolaborasi yang kuat antara legislatif dan eksekutif, kita berharap percepatan pembangunan di Kabupaten Kaur dapat berjalan lebih maksimal dan merata,” pungkasnya.(UR/ADV)