Lebong, tintabangsa.com – Polemik antara Penjabat Kepala Desa (Pjs Kades) Garut, Syahrul, dan seorang wartawan yang sempat memanas akibat beredarnya rekaman percakapan WhatsApp bernada ancaman akhirnya berakhir damai.
Rekaman tersebut sempat memicu perhatian publik serta mendorong berbagai pihak untuk memastikan klarifikasi.
Setelah dilakukan penelusuran oleh unsur pemerintah desa, unsur media, dan tokoh masyarakat, mediasi resmi digelar untuk mempertemukan kedua pihak dalam suasana yang kondusif dan terbuka.
Proses dialog berlangsung lancar hingga mencapai kesepakatan untuk menyelesaikan persoalan secara kekeluargaan, Rabu (3/12/2025). Dalam pertemuan tersebut, Syahrul menyampaikan permintaan maaf secara langsung.
“Saya benar-benar meminta maaf. Ucapan saya dalam rekaman itu tidak seharusnya keluar. Saya khilaf, dan saya berjanji tidak akan mengulanginya lagi,” ungkap Syahrul di hadapan para mediator.
Ia juga menegaskan bahwa pernyataan yang terekam bukan muncul dari niat yang sebenarnya.
“Saat itu saya sedang menghadapi masalah pribadi di rumah. Emosi saya tidak stabil, tapi itu bukan alasan. Saya tetap bertanggung jawab atas apa yang terucap,” jelasnya.
Pihak wartawan yang terlibat menerima permintaan maaf tersebut sambil menekankan pentingnya menjaga komunikasi yang sehat.
“Saya menerima permintaan maaf dan juga memohon maaf kepada pak Syahrul. Yang terpenting adalah kejadian ini menjadi pembelajaran untuk kita semua agar komunikasi tetap profesional,” ujarnya.
Tokoh masyarakat yang hadir dalam mediasi menyambut baik penyelesaian ini dan mengapresiasi kedewasaan kedua pihak.
“Kami senang kedua pihak bisa duduk bersama dan menyelesaikan masalah ini dengan kepala dingin. Semoga ke depan hubungan pemerintah desa dan media semakin baik,” ujar Farel salah satu tokoh masyarakat desa Garut.
Dengan tercapainya kesepakatan damai, kedua pihak diharapkan dapat kembali fokus pada tugas masing-masing. Peristiwa ini juga dinilai sebagai momentum untuk memperkuat etika komunikasi, transparansi, dan hubungan harmonis antara pemerintah desa dan insan pers.