Bengkulu, Tintabangsa.com- Dalam pembahasan Rancangan APBD Provinsi Bengkulu Tahun Anggaran 2026, upaya intensif tengah dilakukan untuk menemukan strategi yang tepat guna menutup defisit sebesar Rp 71 miliar.
Ketua DPRD Provinsi Bengkulu, Drs. H. Sumardi, MM, menyatakan bahwa besarnya defisit yang muncul dalam KUA-PPAS APBD ini menjadi perhatian utama. Ia menegaskan bahwa Badan Anggaran DPRD bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) sedang bekerja keras membahas langkah-langkah optimal dalam penyusunan Rancangan APBD untuk tahun mendatang.
Sumardi tetap yakin bahwa meski solusi untuk mengatasi defisit tersebut tengah dicari, APBD Tahun Anggaran 2026 akan dapat disahkan sesuai jadwal yang ditetapkan. Ia juga menegaskan bahwa fokus saat ini adalah menemukan metode terbaik agar defisit dapat teratasi tanpa mengganggu prioritas pembangunan daerah.
Sementara itu, Wakil Gubernur Bengkulu, Ir. H. Mi’an, menjelaskan bahwa total APBD tahun depan diproyeksikan mencapai Rp 2,6 triliun, dengan lebih dari separuh anggaran tersebut dialokasikan langsung ke masyarakat melalui berbagai program pembangunan infrastruktur, layanan kesehatan, pendidikan, serta bantuan sosial lainnya.
Mi’an menambahkan bahwa setiap penggunaan anggaran yang bersumber dari APBD direncanakan secara cermat untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat. Namun demikian, kemampuan fiskal daerah yang terbatas tetap menjadi faktor yang harus diperhitungkan, di tengah kebijakan efisiensi yang ditetapkan oleh pemerintah pusat.
Ia juga menjelaskan bahwa solusi terhadap defisit anggaran nantinya harus disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah. Meskipun demikian, Mi’an berkomitmen untuk merealisasikan anggaran tahun depan dengan fokus utama pada kepentingan masyarakat agar dampaknya benar-benar dirasakan oleh semua lapisan.(ADV)