Blitar, tintabangsa.com- Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Blitar melanjutkan pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2026 melalui Rapat Paripurna Penyampaian pandangan Umum (PU) Fraksi-Fraksi yang digelar pada Selasa (4/11/2025) malam di Graha Paripurna DPRD Kabupaten Blitar.
Rapat tersebut dipimpin oleh Wakil Ketua II DPRD Kabupaten Blitar Hj. Ratna Dewi Nirwana Sari, S.S., S.H., M.Kn., didampingi Wakil Ketua I H. M. Rifa’i dan Wakil Ketua III Hj. Susi Narulita Kumala Dewi, S.IP., M.AP. Turut hadir Sekretaris DPRD Haris Susianto,S.H., M.Si., Wakil Bupati Blitar H. Beky Herdihansah, jajaran Forkopimda, pimpinan OPD, anggota DPRD, serta tamu undangan lainnya.
Dalam sambutannya, Hj. Ratna Dewi Nirwana Sari menyampaikan bahwa rapat ini merupakan tahapan lanjutan dari Paripurna sebelumnya pada Senin (3/11/2025), di mana Bupati Blitar telah menyampaikan penjelasan atas Raperda tentang APBD Tahun Anggaran 2026.
“Sesuai dengan Pasal 205 Ayat (1) huruf a angka 3 Tata Tertib DPRD Kabupaten Blitar, tahapan berikutnya adalah penyampaian pandangan umum fraksi-fraksi terhadap Raperda APBD,” jelasnya.
Rapat paripurna ini menjadi forum bagi setiap fraksi untuk menyampaikan pandangan, masukan, dan saran terhadap arah kebijakan keuangan daerah tahun 2026. Pandangan umum tersebut disampaikan melalui juru bicara masing-masing fraksi.
Salah satu pandangan datang dari Fraksi PDI Perjuangan melalui juru bicaranya, Aryo Nugroho, yang menyampaikan dukungan penuh terhadap kebijakan Bupati Blitar dalam memberikan prioritas tinggi pada pembangunan infrastruktur.
Kami mendukung penuh itikad Bupati dalam memberikan prioritas tertinggi pada pembangunan infrastruktur. Namun kami berharap, tidak hanya ditinggikan prioritasnya, tetapi juga dipercepat realisasinya,” ujarnya.
Selain itu, Fraksi PDI Perjuangan juga menyoroti pentingnya peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) untuk memperkuat kapasitas fiskal daerah.
“Sebagai solusi atas keterbatasan anggaran, PAD harus terus ditingkatkan dari tahun ke tahun agar kemampuan keuangan daerah semakin kuat,” tambah Aryo.
Fraksi tersebut juga mengapresiasi peningkatan investasi di Kabupaten Blitar yang dinilai mampu mendorong pertumbuhan ekonomi daerah, namun mengingatkan agar dinas terkait tetap konsisten dalam penataan dan pengawasan perizinan investasi.
Rapat paripurna akan dilanjutkan dengan agenda jawaban Bupati Blitar terhadap pandangan umum fraksi-fraksi, sebagai bagian dari tahapan pembahasan Raperda APBD 2026.( Wandi)