Bengkulu, Tintabangsa.com – Gubernur Bengkulu Helmi Hasan menginstruksikan Wakil Gubernur (Wagub) Mian dan Bupati Bengkulu Utara, Arie Septia Adinata, untuk secara bergantian berkantor di Pulau Enggano. Kebijakan ini diambil guna memastikan pelaksanaan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 12 Tahun 2025 berjalan optimal di lapangan.
“Pada minggu pertama, Wagub akan berkantor di sana. Minggu kedua, giliran Bupati Bengkulu Utara. Dan minggu ketiga saya sendiri yang akan berkantor di Enggano,” ujar Gubernur Helmi Hasan, Rabu (2/7/2025).
Gubernur menjelaskan, Inpres yang ditandatangani Presiden Prabowo Subianto memberi mandat kepada Pemerintah Provinsi Bengkulu untuk membentuk tim koordinasi dalam menangani persoalan di Pulau Enggano dan alur Pelabuhan Pulau Baai. Tim tersebut telah dibentuk dan kini bekerja di bawah komando Sekretaris Daerah Provinsi Bengkulu.
Menurut Helmi, kehadiran langsung pejabat tinggi di lokasi menjadi bukti keseriusan pemerintah dalam menangani persoalan secara konkret, bukan hanya lewat koordinasi jarak jauh. Oleh karena itu, ia menginstruksikan agar para pejabat berkantor di Enggano hingga pengerukan alur pelabuhan selesai.
“Persoalan Enggano tidak bisa dibiarkan berlarut-larut. Kita semua sepakat, ini harus segera dituntaskan,” tegasnya.
Gubernur juga meminta Menteri BUMN Erick Thohir untuk menugaskan Direktur Utama PT Pelindo agar turut berkantor di Enggano. Tujuannya agar proses pengerukan alur Pelabuhan Pulau Baai—yang menjadi simpul utama logistik menuju Enggano—dapat diawasi secara langsung dan dipercepat.
“Jika semua pemangku kepentingan hadir langsung di lapangan, maka hambatan akan lebih mudah diselesaikan,” kata Helmi.
Sementara itu, kapal Orca milik Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) kini telah siaga di perairan Enggano. Kapal tersebut sudah mulai beroperasi, melayani angkutan penumpang dan hasil bumi secara gratis dari Enggano ke Kota Bengkulu.
Berbagai langkah ini menjadi bagian dari komitmen Pemprov Bengkulu dalam menjawab tantangan pembangunan di wilayah terluar, sekaligus menegaskan kehadiran nyata pemerintah di tengah masyarakat.