BENGKULU, Tintabangsa.com – Pengembalian kelebihan pembayaran belanja makanan dan minuman senilai Rp511.861.056 di Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) Provinsi Bengkulu belum juga tuntas. Meski sebelumnya pihak penyedia disebut bersedia mengangsur pengembalian, realisasi pembayaran hingga kini belum memberikan kepastian.
Mandeknya penagihan membuat Kepala Dispora Provinsi Bengkulu, Novri W Aksa, akhirnya meminta Inspektorat Provinsi Bengkulu mengambil alih penyelesaian temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) tersebut melalui mekanisme Tim Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi (TP-TGR).
Langkah ini sekaligus memperlihatkan bahwa upaya penagihan secara langsung oleh Dispora belum membuahkan hasil maksimal. Bahkan, pihak penyedia disebut belum merespons upaya penagihan yang dilakukan dinas.
Pelaksana Tugas (Plt) Inspektur Inspektorat Provinsi Bengkulu, RA Denni, membenarkan pihaknya telah menerima surat permohonan resmi dari Kepala Dispora untuk memproses temuan tersebut melalui TP-TGR.
“Ya, dari beberapa OPD kemarin ini kan kita minta untuk segera selesaikan. Nah, kita mendapat surat dari Kadispora kiranya untuk temuan di Dispora itu dimasukkan di TP-TGR. Ini masih dalam proses,” kata Denni saat diwawancarai, Senin (16/11/2026).
Menurut Denni, permohonan tersebut diajukan lantaran pihak Dispora mengaku kesulitan menagih pengembalian kelebihan pembayaran kepada rekanan. Upaya komunikasi dan penagihan yang sebelumnya dilakukan belum mendapatkan respons sebagaimana diharapkan.
“Mengingat Kadispora sudah kewalahan untuk melakukan penagihan dan pihak ketiga belum merespons. Sekarang Dispora sudah menyurati kami untuk dimasukkan ke TP-TGR,” tegasnya.
Denni memastikan, temuan sebesar Rp511,86 juta tersebut berkaitan dengan belanja makanan dan minuman untuk aktivitas lapangan siswa SMAN 12 Keberbakatan Olahraga (SMKO) Bengkulu Tahun Anggaran 2025.
“Yang Rp500 jutaan itu uang makan minum SMKO,” ungkapnya.
Inspektorat menyatakan akan menjadwalkan rapat untuk membahas tindak lanjut penyelesaian melalui mekanisme TP-TGR. Namun, hingga saat ini belum ada kepastian mengenai tahapan penagihan, target pengembalian, maupun waktu penyelesaian seluruh nilai temuan tersebut.
Sebelumnya, Kepala Dispora Provinsi Bengkulu, Novri W Aksa, membenarkan adanya kelebihan pembayaran belanja makanan dan minuman sebagaimana tercantum dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK Perwakilan Provinsi Bengkulu.
Dalam keterangannya pada Senin (26/10/2026), Novri menyebut pihaknya telah berkomunikasi dengan penyedia. Saat itu, rekanan disebut menyatakan kesediaan mengembalikan kelebihan pembayaran melalui mekanisme angsuran.
“Pihak dinas telah berkomunikasi dengan pihak penyedia untuk segera membayar kelebihan bayar. Dari komunikasi, penyedia bakal mengangsur. Saat ini lebih kurang baru Rp70 juta,” kata Novri kala itu.
Namun, pernyataan tersebut menyisakan pertanyaan mengenai perkembangan pengembalian berikutnya. Berapa sebenarnya uang yang sudah masuk ke kas daerah dan berapa sisa kewajiban yang belum dikembalikan?
Pertanyaan serupa juga muncul ketika PPTK kegiatan, Edward, dikonfirmasi mengenai perkembangan pengembalian kerugian tersebut.
Edward mengaku belum dapat memastikan nominal yang telah dibayarkan oleh pihak penyedia.
“Saya lupa berapa yang sudah dibayar untuk TGR. Sudah beberapa dikembalikan. Nanti saya cek dulu, kalau sudah valid saya informasikan,” jelas Edward.
Ketika ditanya mengenai biaya makanan dan minuman, Edward menyebut anggaran mencapai Rp44.000 per porsi.
Ketidakpastian angka pengembalian yang disampaikan PPTK menjadi catatan tersendiri. Sebab, penyelesaian temuan BPK semestinya dapat dipantau melalui pencatatan administrasi yang jelas, mulai dari nilai kewajiban, jumlah setoran, bukti pengembalian hingga sisa yang harus dibayar penyedia.
Apalagi, nilai temuan mencapai Rp511,86 juta bukan angka kecil. Penyerahan persoalan kepada TP-TGR memang menjadi langkah lanjutan, tetapi publik masih menunggu hasil konkret, bukan sekadar pemindahan proses penagihan dari satu instansi ke instansi lainnya.
Inspektorat juga perlu memastikan mekanisme penyelesaian berjalan dengan kejelasan pihak yang bertanggung jawab, besaran kewajiban, serta batas waktu pengembalian sesuai ketentuan.
Kini, pertanyaan mendasarnya bukan lagi sekadar apakah penyedia bersedia mengangsur, melainkan berapa uang yang benar-benar telah dikembalikan, siapa yang bertanggung jawab atas kelebihan pembayaran tersebut, dan kapan seluruh Rp511.861.056 dapat dipulihkan ke kas daerah.(TB)








Komentar