BENGKULU, Tintabangsa.com – Perkumpulan Petani Sawit Sejahtera (PPSS) Provinsi Bengkulu kembali mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Bareskrim Mabes Polri menindaklanjuti laporan dugaan tindak pidana korupsi dan penguasaan lahan tanpa hak oleh PT Dinamika Selaras Jaya (PT DSJ) di Kabupaten Kaur.
Desakan tersebut disampaikan melalui surat kedua bernomor 02/LP.PPSS/XI/2026, perihal penegasan dan permohonan tindak lanjut laporan dugaan tindak pidana korupsi serta penguasaan lahan tanpa hak oleh PT DSJ.
Surat yang ditandatangani Ketua PPSS Provinsi Bengkulu, Suharman, itu merupakan tindak lanjut atas laporan pertama tertanggal 8 April 2026 dengan Nomor 1/LP.PPSS/IV/2026 yang sebelumnya telah disampaikan kepada KPK dan Kabareskrim Mabes Polri.
Dalam surat kedua tersebut, PPSS menegaskan bahwa laporan awal telah dilengkapi uraian fakta, kronologi kejadian, dasar hukum, serta dokumen pendukung terkait dugaan penguasaan dan pemanfaatan lahan perkebunan dalam skala luas tanpa kejelasan hak atas tanah yang sah.
PPSS menilai persoalan PT DSJ tidak bisa dipandang sebatas persoalan administratif antara perusahaan dan pemerintah daerah. Organisasi tersebut menduga terdapat persoalan hukum yang perlu diuji melalui penyelidikan aparat penegak hukum, terutama menyangkut legalitas penguasaan lahan, perizinan, kewajiban plasma, hingga potensi kerugian negara dan lingkungan.
Ada enam persoalan mendasar yang kembali ditegaskan PPSS dalam surat tersebut. Di antaranya dugaan penguasaan dan pemanfaatan lahan perkebunan tanpa kepastian kepemilikan Hak Guna Usaha (HGU) yang sah, serta berakhirnya izin lokasi sebagaimana tercantum dalam notulen rapat tim tertanggal 18 November 2013.
PPSS juga menyoroti dugaan ketidaksesuaian antara luas lahan yang dikuasai, perizinan yang dimiliki, dan proses pengurusan hak atas tanah. Selain itu, organisasi tersebut meminta aparat memeriksa dugaan manipulasi dalam penetapan petani peserta kebun plasma.
Tak hanya itu, PPSS kembali mengingatkan adanya dokumen pemerintah daerah terkait penerbitan teguran tertulis pertama dan kedua kepada PT DSJ pada 2025. Dugaan kerugian negara serta potensi kerusakan lingkungan akibat aktivitas perkebunan dalam jangka panjang juga menjadi bagian dari laporan yang diminta untuk ditindaklanjuti.
Dalam surat keduanya, PPSS secara tegas meminta KPK dan Bareskrim segera melakukan penelaahan serta pemeriksaan terhadap seluruh fakta dan dokumen pendukung yang telah disampaikan.
PPSS juga meminta klarifikasi dan pemeriksaan terhadap pihak-pihak yang diduga mengetahui, terlibat, atau memiliki tanggung jawab dalam proses perizinan, penguasaan lahan, serta pengawasan kegiatan perkebunan PT DSJ.
Pemeriksaan yang diminta meliputi legalitas penguasaan lahan, status HGU, status kawasan hutan, kesesuaian tata ruang, hingga legalitas kegiatan perkebunan perusahaan tersebut.
Bahkan, PPSS meminta aparat menelusuri kemungkinan adanya penyalahgunaan kewenangan oleh oknum pejabat yang berkaitan dengan persoalan tersebut.
Salah satu poin penting dalam surat kedua itu adalah permintaan agar KPK dan Bareskrim memberikan informasi tertulis mengenai status serta perkembangan penanganan laporan, termasuk nomor registrasi atau nomor laporan apabila telah diterbitkan.
PPSS juga meminta agar dilakukan koordinasi atau pelimpahan kepada lembaga lain apabila terdapat bagian laporan yang berada di luar kewenangan KPK maupun Bareskrim. Pihak pelapor meminta pemberitahuan secara resmi apabila langkah tersebut dilakukan.
Ketua PPSS Provinsi Bengkulu, Suharman, menegaskan bahwa penyampaian surat kedua merupakan bentuk keseriusan dan konsistensi organisasinya dalam memperjuangkan kepastian hukum, perlindungan hak masyarakat, serta penyelamatan kepentingan negara.
PPSS berharap laporan tersebut tidak berhenti pada tahap penerimaan administrasi semata, tetapi benar-benar diproses melalui pemeriksaan yang objektif, profesional, transparan, dan akuntabel.
Surat kedua tersebut juga ditembuskan kepada Presiden Republik Indonesia, Jaksa Agung RI, Kementerian ATR/BPN, Kementerian Kehutanan, Bupati Kaur, serta media massa cetak dan elektronik di seluruh Indonesia.
Dengan adanya surat penegasan ini, PPSS kembali meminta aparat penegak hukum memberikan kepastian atas tindak lanjut laporan yang telah disampaikan sejak 8 April 2026. Publik kini menantikan kejelasan apakah berbagai dugaan yang disampaikan PPSS akan ditindaklanjuti melalui pemeriksaan resmi oleh lembaga penegak hukum.
Seluruh tudingan terhadap PT DSJ dalam laporan tersebut masih merupakan dugaan yang perlu dibuktikan. Penentuan ada atau tidaknya tindak pidana, kerugian negara, maupun keterlibatan pihak tertentu tetap menjadi kewenangan aparat penegak hukum berdasarkan hasil penyelidikan dan pembuktian. (RED)
Komentar