BENGKULU UTARA, Tintabangsa.com – Ketua DPRD Kabupaten Bengkulu Utara, Parmin, S.IP., menegaskan pentingnya sinergi lintas sektor dalam menjaga stabilitas ekonomi daerah, meningkatkan daya beli masyarakat, sekaligus memperkuat tata kelola pemerintahan berbasis digital.
Hal tersebut disampaikan Parmin saat menghadiri Rapat Koordinasi Tingkat Pimpinan (High Level Meeting) Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) dan Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) Kabupaten Bengkulu Utara di Command Center Setdakab Bengkulu Utara, Jumat (2/10/2026).
Rapat tersebut dipimpin langsung Bupati Bengkulu Utara, Arie Septia Adinata, S.E., M.AP., dan diikuti sejumlah unsur pemerintahan serta pemangku kepentingan yang memiliki peran dalam menjaga stabilitas perekonomian daerah.
Bagi Parmin, forum koordinasi tersebut menjadi momentum penting untuk memperkuat keterpaduan langkah antara pemerintah daerah, DPRD, Bank Indonesia, perangkat daerah, serta seluruh pihak terkait dalam menangani berbagai agenda strategis daerah.
Ia menekankan, pengendalian inflasi bukan merupakan tanggung jawab satu institusi saja. Stabilitas harga kebutuhan pokok membutuhkan koordinasi yang berkelanjutan, mulai dari pemantauan perkembangan harga, ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi hingga kemampuan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari.
“Pengendalian inflasi merupakan tanggung jawab bersama. Karena itu, koordinasi antara pemerintah daerah, DPRD, Bank Indonesia, perangkat daerah dan seluruh pemangku kepentingan harus terus diperkuat,” ujar Parmin.
Menurutnya, stabilitas harga memiliki hubungan erat dengan daya beli masyarakat. Karena itu, setiap perkembangan harga kebutuhan pokok perlu mendapatkan perhatian dan ditindaklanjuti melalui langkah yang sesuai dengan kondisi serta kebutuhan daerah.
Parmin juga menekankan pentingnya pertukaran informasi antarsektor. Dengan informasi yang akurat dan koordinasi yang baik, pemerintah daerah bersama pihak terkait dapat lebih cepat merespons apabila terdapat persoalan yang berpotensi memengaruhi stabilitas harga.
Selain pengendalian inflasi, Ketua DPRD Bengkulu Utara tersebut turut memberikan perhatian terhadap agenda percepatan dan perluasan digitalisasi daerah.
Menurut Parmin, digitalisasi pemerintahan tidak hanya menyangkut penggunaan teknologi, tetapi juga berkaitan dengan pembenahan sistem, kesiapan sumber daya aparatur serta penyesuaian proses kerja di lingkungan pemerintahan.
Pemanfaatan sistem digital dalam transaksi dan administrasi pemerintah daerah, lanjutnya, diharapkan dapat mendukung proses kerja yang lebih efektif dan efisien sekaligus memperkuat transparansi serta akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan.
“Digitalisasi harus dilaksanakan secara konsisten. Bukan hanya soal penggunaan teknologi, tetapi juga kesiapan sistem dan sumber daya manusia agar penerapannya benar-benar memberikan manfaat bagi tata kelola pemerintahan,” katanya.
Parmin juga mengingatkan agar hasil pembahasan dalam forum koordinasi tidak berhenti pada tataran diskusi. Setiap agenda yang telah disepakati perlu diterjemahkan menjadi langkah konkret, terukur dan dapat dievaluasi sesuai tugas serta kewenangan masing-masing pihak.
Menurutnya, keberhasilan sebuah forum koordinasi tidak hanya dilihat dari terlaksananya pertemuan, tetapi juga dari tindak lanjut terhadap hasil pembahasan.
“Yang terpenting adalah bagaimana hasil koordinasi ini dapat ditindaklanjuti. Setiap langkah harus memiliki arah yang jelas sehingga dapat dipantau dan dievaluasi,” tegas Parmin.
Dalam kesempatan tersebut, Parmin juga menyoroti pentingnya Kerja Sama Antardaerah (KAD). Menurutnya, kerja sama antarwilayah dapat menjadi salah satu instrumen untuk memperkuat ketahanan ekonomi daerah, termasuk dalam menjaga ketersediaan kebutuhan masyarakat dan kelancaran distribusi.
Kerja sama tersebut, kata dia, perlu dibangun secara berkelanjutan dengan mempertimbangkan potensi dan kebutuhan masing-masing daerah. Kolaborasi lintas wilayah juga dapat menjadi bagian dari upaya bersama dalam menghadapi persoalan ekonomi yang tidak dapat ditangani secara sendiri-sendiri.
Rangkaian kegiatan High Level Meeting tersebut turut diisi dengan Capacity Building Penyusunan Laporan Kinerja TPID serta Penandatanganan Kerja Sama Antardaerah (KAD).
Kegiatan turut dihadiri Asisten II Setdaprov Bengkulu, Raden Ahmad Denni, S.H., M.M., perwakilan pemerintah daerah Kabupaten Bengkulu Tengah, Kepahiang dan Rejang Lebong, Sekretaris Daerah, unsur Forkopimda, Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Bengkulu, pimpinan OPD terkait, serta anggota TPID dan TP2DD.
Kehadiran Ketua DPRD Bengkulu Utara dalam forum tersebut menjadi bagian dari keterlibatan unsur legislatif dalam mengawal agenda pembangunan daerah yang berkaitan langsung dengan kepentingan masyarakat.
Parmin berharap sinergi antara legislatif dan eksekutif serta seluruh pemangku kepentingan dapat terus diperkuat, khususnya dalam menjaga stabilitas ekonomi, meningkatkan kualitas pelayanan publik dan mendukung tata kelola pemerintahan yang semakin efektif.
Ia menilai pengendalian inflasi, digitalisasi daerah dan kerja sama antardaerah membutuhkan kesinambungan dalam pelaksanaannya. Karena itu, hasil koordinasi perlu memiliki arah yang jelas agar dapat dilaksanakan, dipantau dan dievaluasi secara berkala.
“DPRD akan terus mendukung upaya yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat. Sinergi harus berjalan sesuai tugas dan kewenangan masing-masing, sehingga setiap program dapat memberikan manfaat yang nyata bagi masyarakat Bengkulu Utara,” pungkas Parmin.(ADV)
Komentar