BENGKULU, Tintabangsa.com – Rabu (8/4/2026) – Perkumpulan Petani Sawit Sejahtera (PPSS) Provinsi Bengkulu melaporkan PT Dinamika Selaras Jaya (PT DSJ) ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Bareskrim Mabes Polri atas dugaan tindak pidana korupsi, penguasaan lahan tanpa hak, serta potensi kerugian negara di Kabupaten Kaur, Provinsi Bengkulu.
Laporan bernomor 1/LP.PPSS/IV/2026 tersebut ditandatangani Ketua PPSS Provinsi Bengkulu, Suharman. Dalam laporannya, PPSS mengungkap dugaan persoalan pengelolaan perkebunan kelapa sawit PT DSJ yang disebut telah berlangsung sejak 2007 hingga 2026.
PPSS menduga terdapat persoalan serius terkait legalitas penguasaan lahan, perizinan perkebunan, kewajiban pembangunan kebun plasma, hingga dugaan pembiaran oleh oknum pejabat daerah.
Salah satu persoalan utama yang disoroti adalah dugaan penguasaan lahan perkebunan tanpa Hak Guna Usaha (HGU). PPSS menyebut PT DSJ memperoleh izin lokasi berdasarkan SK Bupati Kaur Nomor 259 Tahun 2007 seluas 7.000 hektare dan SK Nomor 179 Tahun 2008 seluas 2.483 hektare, serta Izin Usaha Perkebunan Budidaya (IUP-B) pada 2010.
Namun, berdasarkan notulen rapat tim tertanggal 18 November 2013 yang dilampirkan dalam laporan, izin lokasi perusahaan disebut telah berakhir dan PT DSJ saat itu belum memiliki HGU.
PPSS mempertanyakan bagaimana aktivitas perkebunan tetap berjalan hingga bertahun-tahun kemudian, termasuk penanaman, produksi, dan penjualan tandan buah segar (TBS), sementara persoalan legalitas hak atas tanah tersebut dinilai belum tuntas.
Bahkan, PPSS memperkirakan penguasaan lahan PT DSJ telah mencapai sekitar 3.400 hektare. Sementara itu, dalam laporan yang sama disebutkan adanya pengakuan perusahaan terkait penguasaan sekitar 1.963 hektare lahan.
Persoalan tersebut juga dikaitkan dengan kewajiban pembangunan kebun plasma bagi masyarakat. PPSS menduga terdapat ketidaksesuaian data dan penetapan peserta plasma, termasuk dugaan keterlibatan kelompok tani yang dipertanyakan keberadaannya.
Dalam laporan itu, PPSS menyoroti kerja sama PT DSJ dengan Kelompok Tani Kemuning Raya pada 2015. Padahal, berdasarkan keterangan dalam rapat tim tahun 2013, perusahaan disebut telah menyampaikan bahwa peserta plasma sudah tersedia dan kegiatan plasma telah berjalan.
PPSS juga mempertanyakan penerbitan sejumlah keputusan Bupati Kaur terkait penetapan petani peserta plasma, yakni SK Nomor 824 Tahun 2022 dan SK Nomor 188.4.45-855 Tahun 2023 tertanggal 10 November 2023.
Menurut PPSS, penetapan tersebut perlu diperiksa karena diduga terdapat ketidaksesuaian dalam penentuan peserta plasma, termasuk dugaan adanya oknum kepala desa, karyawan perusahaan, serta keluarga karyawan yang masuk dalam daftar peserta.
Persoalan PT DSJ sebelumnya juga pernah dibahas bersama pemerintah daerah dan DPRD Kabupaten Kaur.
Dalam laporan PPSS disebutkan, pada pertemuan masyarakat dengan Bupati Kaur pada Juni 2023, perusahaan dinyatakan dibekukan berdasarkan Berita Acara Nomor 027/625/DISTAN/KK/2023. Namun, PPSS menduga aktivitas perusahaan tetap berlangsung meskipun terdapat keputusan tersebut.
Selanjutnya, dalam rapat dengar pendapat DPRD Kabupaten Kaur pada 28 Desember 2023, sejumlah persoalan perusahaan turut dibahas. PPSS mengutip keterangan perwakilan Dinas Perindagkop yang menyebut perusahaan tidak memiliki koperasi, serta keterangan BPKAD Kabupaten Kaur yang menyatakan PT DSJ tidak pernah membayar pajak sebagaimana dipersoalkan dalam rapat tersebut.
Hasil rapat itu, menurut laporan PPSS, menghasilkan rekomendasi kepada pemerintah daerah agar menghentikan kegiatan PT DSJ.
Tidak hanya itu, PPSS turut melampirkan Surat Sekretariat Daerah Kabupaten Kaur Nomor 100.3/1079/SETDA.BH/2026 tertanggal 31 Maret 2026.
Dalam surat tersebut disebutkan pemerintah daerah telah menerbitkan Teguran Tertulis Pertama Nomor 500.6/105.5/DISTAN-BK/2025 tanggal 14 November 2025 dan Teguran Tertulis Kedua Nomor 500.6/216.a/BK/DISTAN/KK/2025 tanggal 15 Desember 2025 kepada PT DSJ.
PPSS menilai penerbitan dua teguran tersebut menjadi salah satu dokumen penting yang harus ditelusuri aparat penegak hukum untuk memastikan jenis pelanggaran dan tindak lanjut pengawasan terhadap perusahaan.
Dalam surat yang sama, pemerintah daerah juga disebut menjelaskan bahwa Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR) bukan merupakan hak atas tanah, sementara kewenangan penerbitan HGU berada pada Kementerian ATR/BPN.
Atas dasar itu, PPSS meminta aparat penegak hukum menelusuri status penguasaan lahan perusahaan, termasuk kesesuaian tata ruang, status kawasan hutan, serta legalitas pelepasan kawasan apabila terdapat lahan yang masuk kawasan hutan.
Dalam laporan tersebut, PPSS juga membeberkan estimasi potensi kerugian negara dan kerugian publik berdasarkan asumsi penguasaan lahan seluas 1.963 hektare dengan periode produksi selama 13 tahun, yakni 2014 hingga 2026.
Dengan asumsi produktivitas 20 ton TBS per hektare per tahun, harga Rp2.000 per kilogram, serta estimasi laba bersih sebesar 25 persen, PPSS memperkirakan omzet perkebunan mencapai Rp1,02 triliun.
Dari perhitungan tersebut, PPSS menyusun enam komponen potensi kerugian, yakni potensi kehilangan PPh badan sebesar Rp56,14 miliar, potensi kehilangan PNBP HGU Rp19,13 miliar, estimasi nilai tegakan hutan Rp98,15 miliar, nilai ekonomi karbon Rp80,97 miliar, kewajiban investasi plasma Rp23,55 miliar, serta biaya rehabilitasi lingkungan Rp19,63 miliar.
Jika seluruh komponen tersebut dijumlahkan, PPSS memperkirakan potensi kerugian fiskal dan lingkungan mencapai Rp297.590.800.000 atau sekitar Rp297,59 miliar.
Bahkan, dalam laporannya PPSS menyebut potensi kerugian secara komprehensif dapat melampaui Rp1,3 triliun apabila hasil usaha perusahaan turut diperhitungkan sebagai keuntungan yang diperoleh dari penguasaan lahan tanpa hak.
Meski demikian, angka tersebut merupakan estimasi berdasarkan asumsi dan perhitungan internal PPSS, bukan hasil audit resmi lembaga pemeriksa keuangan maupun penetapan kerugian negara oleh aparat penegak hukum.
PPSS menilai persoalan PT DSJ tidak cukup hanya diselesaikan melalui teguran administratif. Organisasi tersebut meminta KPK dan Bareskrim Mabes Polri melakukan penyelidikan menyeluruh terhadap legalitas penguasaan lahan, perizinan perkebunan, kewajiban plasma, kewajiban perpajakan, serta kemungkinan adanya penyalahgunaan kewenangan oleh pejabat terkait.
PPSS juga meminta penegak hukum menelusuri kemungkinan pelanggaran di bidang perkebunan, kehutanan, lingkungan hidup, dan pertanahan, termasuk dugaan tindak pidana korupsi apabila ditemukan unsur penyalahgunaan kewenangan yang mengakibatkan kerugian negara.
Dalam tuntutannya, PPSS meminta agar seluruh aktivitas PT DSJ di lahan kebun revitalisasi milik masyarakat dihentikan sejak laporan diterima hingga proses hukum selesai.
Ketua PPSS Provinsi Bengkulu, Suharman, melalui laporan tersebut berharap aparat penegak hukum tidak mengabaikan persoalan yang dinilai telah berlangsung cukup lama dan berpotensi merugikan masyarakat maupun negara.
Laporan tersebut juga ditembuskan kepada Presiden Republik Indonesia, Kementerian ATR/BPN, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Jaksa Agung, serta Bupati Kaur.
Kini, laporan PPSS tersebut menjadi dasar bagi aparat penegak hukum untuk menelusuri dokumen perizinan, status lahan, aliran keuntungan perusahaan, kewajiban kepada masyarakat, serta dugaan keterlibatan pihak-pihak lain.
Hingga berita ini diterbitkan, belum terdapat keterangan atau tanggapan resmi dari pihak PT Dinamika Selaras Jaya terkait seluruh tudingan dalam laporan PPSS. Konfirmasi kepada manajemen perusahaan dan Pemerintah Kabupaten Kaur diperlukan agar persoalan ini dapat diberitakan secara berimbang.
Penentuan ada atau tidaknya tindak pidana, kerugian negara, maupun pihak yang bertanggung jawab sepenuhnya menjadi kewenangan aparat penegak hukum berdasarkan hasil penyelidikan dan pembuktian. (RED)








Komentar