Bengkulu, Tintabangsa.com,-Pemerintah Provinsi Bengkulu menunjukkan capaian positif dalam pelaksanaan arah pembangunan yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Hal ini tergambar dalam Ringkasan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Tahun 2025 yang dirilis Pemprov Bengkulu.
Gubernur Bengkulu, Helmi Hasan, menegaskan bahwa berbagai indikator makro menunjukkan tren perbaikan, meski masih terdapat sejumlah tantangan yang perlu diatasi secara berkelanjutan.
Kinerja Makro Meningkat
Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik Provinsi Bengkulu, sejumlah indikator utama mengalami peningkatan pada tahun 2025:
• Indeks Pembangunan Manusia (IPM) naik dari 74,91 menjadi 75,68
• Angka kemiskinan turun signifikan dari 13,56% menjadi 12,08%
• Pertumbuhan ekonomi meningkat dari 4,62% menjadi 4,80%
• Pendapatan per kapita naik menjadi Rp52,3 juta
Namun demikian, terdapat catatan pada angka pengangguran yang meningkat dari 3,11% menjadi 3,41%, serta ketimpangan pendapatan yang sedikit naik menjadi 0,349.
“Capaian ini menunjukkan arah pembangunan Bengkulu sudah berada pada jalur yang tepat, meskipun masih perlu penguatan di sektor ketenagakerjaan dan pemerataan ekonomi,” demikian gambaran dalam laporan tersebut.
Fokus Pelayanan Dasar
Dalam mendukung RPJMD, Pemprov Bengkulu juga memprioritaskan pelayanan dasar. Di sektor pendidikan, partisipasi pendidikan menengah mencapai 71,12%, sementara pendidikan bagi penyandang disabilitas mencapai 96,03%. Meski demikian, kondisi sarana prasarana masih menjadi perhatian, dengan ruang kelas layak baru mencapai 43,13%.
Di sektor kesehatan, capaian cukup optimal dengan 100% rumah sakit rujukan terakreditasi paripurna serta pelayanan kesehatan pada kondisi krisis dan kejadian luar biasa yang telah terpenuhi sepenuhnya.
Infrastruktur dan Permukiman
Pada sektor pekerjaan umum, tingkat kemantapan jalan provinsi tercatat sebesar 75,5%, sementara perlindungan kawasan rawan banjir baru mencapai 13,4%. Di sisi lain, pelayanan air minum lintas kabupaten/kota masih berada di angka 25,65%.
Untuk sektor perumahan, capaian cukup menggembirakan dengan 100% korban bencana mendapatkan rumah layak huni. Penanganan kawasan kumuh juga mencapai lebih dari 53%.
Sosial dan Ketertiban Umum
Di bidang sosial, seluruh indikator menunjukkan capaian 100%, termasuk pemenuhan kebutuhan dasar bagi penyandang disabilitas, lansia terlantar, hingga korban bencana.
Sementara itu, sektor ketentraman dan ketertiban umum juga menunjukkan capaian maksimal dalam penegakan perda, penanganan bencana, serta penyelenggaraan ketertiban masyarakat.
Kinerja Keuangan dan APBD
Dari sisi keuangan daerah, realisasi APBD Provinsi Bengkulu Tahun 2025 mencapai:
• Pendapatan daerah: Rp2,79 triliun (92,39% dari target)
• Belanja daerah: Rp2,87 triliun (91,61%)
• Defisit anggaran: Rp86,58 miliar
• Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA): Rp33,7 miliar
Pendapatan daerah mengalami penurunan dibanding tahun sebelumnya, terutama dari sektor transfer pusat. Namun, belanja modal justru meningkat signifikan sebagai bentuk dorongan pembangunan infrastruktur.
Opini WTP dan Inovasi Daerah
Dalam pengelolaan keuangan, Pemprov Bengkulu kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) untuk tahun 2024, memperpanjang catatan positif dengan 8 kali WTP dalam 10 tahun terakhir.
Selain itu, inovasi daerah terus berkembang dengan berbagai program digital dan non-digital, mulai dari sistem perencanaan pembangunan, layanan kesehatan, hingga inovasi pelayanan publik berbasis teknologi.
Arah Ke Depan
Pemprov Bengkulu menegaskan bahwa capaian ini akan menjadi bahan evaluasi dalam memperkuat implementasi RPJMD ke depan. Fokus utama diarahkan pada peningkatan kualitas SDM, pengurangan pengangguran, serta pemerataan pembangunan antarwilayah.
Dengan capaian tersebut, Helmi Hasan optimistis Bengkulu mampu terus meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan dan inklusif.(TB)