TINTABANGSA.COM, MEDAN – Aroma tak sedap mulai tercium di balik terbitnya Surat Edaran (SE) Nomor 500.7.1/1540 soal penataan lokasi dan limbah penjualan daging non-halal yang bikin heboh warga Medan belakangan ini.
Informasi yang terkini tayang pada sebuah portal online terbitan Medan menyebutkan bahwa kebijakan yang diteken pada 13 Februari 2026 itu diduga kuat merupakan “bola panas” dari Dinas Koperasi UKM dan Perindag Kota Medan, yang saat ini dipimpin oleh Pelaksana Tugas (Plt) Kadis, Citra Effendi Capah.
Celakanya, usulan yang bikin “telinga merah” sebagian masyarakat itu dikabarkan tidak melalui jalur koordinasi yang benar di internal Pemko Medan. Citra Effendi Capah, yang juga menjabat sebagai Asisten Perekonomian dan Pembangunan (Ekbang), diduga sengaja “melompat pagar” alias tidak melibatkan telaah mendalam dari para asisten lainnya maupun Bagian Hukum sebelum draf tersebut mendarat di meja Wali Kota.
“Mungkin dia (Capah) mengira kondisi Medan ini sama dengan Deliserdang. Main buat terobosan tapi hasilnya malah bikin gaduh, apalagi di momen sensitif seperti sekarang. Padahal selama ini urusan dagang daging non-halal di Medan aman-aman saja, tidak pernah ada gesekan,” ungkap seorang sumber yang tak mau disebut namanya di Balai Kota, Senin (2/3).
Citra Effendi Capah sendiri merupakan wajah baru di jajaran elit Pemko Medan. Ia disebut sebagai pejabat ‘impor’ dari Pemkab Deliserdang yang baru sekitar tujuh bulan menjabat usai dimutasi. Kabar yang beredar, proses pindahnya Capah diduga difasilitasi oleh Sekda Medan, Wiriya Alrahman, di mana keduanya pernah menjadi tandem saat masa transisi kepemimpinan di Deliserdang pada Pilkada 2024 lalu.
Secara prosedural, terbitnya sebuah SE harus melalui proses telaah berlapis, termasuk verifikasi dari Bagian Hukum untuk memastikan redaksi dan substansinya tidak menabrak aturan yang lebih tinggi, seperti Permendagri Nomor 1 Tahun 2023.
Namun dalam kasus ini, Capah diduga ingin menunjukkan kapasitasnya secara instan. Kabar yang dirangkum menyebutkan bahwa setelah draf kajian selesai, dokumen itu langsung dibawa ke rumah dinas Wali Kota untuk mendapatkan persetujuan dan tanda tangan, tanpa koordinasi menyeluruh dengan pejabat berwenang lainnya.
Kritik tajam pun datang dari Sekjen Barisan Rakyat Peduli Negara, Barensius Saragih. Barensius menegaskan bahwa toleransi beragama yang selama ini terjaga di ibu kota Provinsi Sumatera Utara tidak boleh terganggu oleh kebijakan yang lahir tanpa koordinasi matang.
“Harusnya beliau itu berkolaborasi dan berkoordinasi dengan para OPD yang membidangi kebijakan tersebut sebelum menerbitkan SE. Kami harapkan Bapak Wali Kota lebih selektif dan lebih ketat dalam mengawasi pejabat, baik yang dari luar daerah maupun dalam daerah. Jangan sampai kebijakan yang tidak terkoordinasi malah menampar wajah Wali Kota sendiri yang selama ini dikenal sangat humanis dan toleran,” tegas Barensius Saragih.
Hingga berita ini diturunkan, upaya konfirmasi kepada Citra Effendi Capah terus dilakukan guna memenuhi asas keberimbangan. Namun, pesan singkat melalui WhatsApp hingga sore hari tidak dibalas walaupun sudah centang dua pertanda dibaca.(R)