Dalam rangka menunjang perekonomian daerah, anggota Komisi XI DPR RI yang terdiri dari Fauzi Amro, Musthofa, Kamrussamad, Mulyadi, Charles Meikyansah, Julie Sutrisno, Amin, dan Mohammad Kholid melakukan kunjungan kerja sekaligus rapat kerja di Kantor Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi Bengkulu, Jumat (30/1).
Wakil Gubernur Bengkulu, Mian, yang turut hadir dalam kegiatan tersebut menyampaikan sejumlah paparan dalam rapat kerja bersama Komisi XI DPR RI.
Rapat kerja yang digelar di Kantor OJK Provinsi Bengkulu ini membahas langkah dan strategi dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah, sebagaimana diharapkan Presiden Prabowo Subianto melalui penguatan sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).
Wakil Ketua Komisi XI DPR RI, Fauzi Amro, menegaskan pentingnya sinergi antara Pemerintah Provinsi Bengkulu dan OJK dalam membantu UMKM, khususnya dalam mempermudah akses pembiayaan agar roda perekonomian daerah dapat berputar dan tumbuh.
“Pemerintah harus membina UMKM. Akses pembiayaan harus dipermudah ketika mereka mengajukan pinjaman, lalu infrastruktur juga harus disiapkan. Jenis usahanya apa, pelakunya siapa, dan lokasinya di mana harus ditata dengan baik. Ke depan, harapan kami perekonomian daerah bisa tumbuh sesuai dengan kehendak kita bersama dan Presiden,” ujar Fauzi.
Sementara itu, Wakil Gubernur Bengkulu Mian menyampaikan bahwa Gubernur Helmi Hasan bersama dirinya saat ini tengah fokus membenahi infrastruktur sebagai upaya mendorong peningkatan ekonomi daerah.
“Dengan kondisi infrastruktur yang masih terbatas, akan timbul biaya tinggi. Namun, Bapak Gubernur Helmi Hasan terus berupaya meningkatkan skala prioritas pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, serta pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui UMKM, sesuai dengan tema kita hari ini,” kata Mian.
Di sisi lain, Kepala OJK Provinsi Bengkulu, Ayu Laksmi Syintia Dewi, menyampaikan apresiasi atas berbagai masukan dan usulan yang disampaikan Komisi XI DPR RI dalam rapat tersebut.
Ia juga menegaskan bahwa OJK Provinsi Bengkulu terus melakukan pengawasan terhadap penyaluran pembiayaan bagi UMKM agar tepat sasaran dan benar-benar mendukung pertumbuhan ekonomi daerah.