Bengkulu – Dukungan terhadap Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) sebagai institusi penegak hukum negara yang berada di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto terus mengalir dari berbagai elemen masyarakat di Provinsi Bengkulu. Dukungan tersebut datang dari kalangan pers, ulama, akademisi, buruh, mahasiswa, hingga tokoh lintas agama.
Pendiri dan penggagas Asosiasi Media dan Jurnalis (AMJ), Wibowo Susilo, S.E., menegaskan bahwa posisi Polri di bawah Presiden merupakan amanat konstitusi yang tidak perlu diperdebatkan, melainkan harus dijaga melalui kinerja yang profesional dan berintegritas.
“Polri berada di bawah Presiden adalah amanat konstitusi. AMJ mendukung Polri yang profesional, presisi, dan independen dalam menjalankan tugas penegakan hukum,” tegas Wibowo Susilo.
Dukungan serupa juga disampaikan Ketua Majelis Ulama Indonesia Provinsi Bengkulu, Zulkarnain Dali. Ia menilai keberadaan Polri di bawah Presiden merupakan bagian dari sistem ketatanegaraan yang sah dan penting untuk menjaga stabilitas nasional.
“Posisi Polri di bawah Presiden sudah jelas secara konstitusional dan harus didukung agar Polri dapat bekerja secara profesional, adil, dan berintegritas,” ujarnya.
Dalam kapasitasnya sebagai Guru Besar UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu, Prof. Zulkarnain Dali juga menegaskan bahwa secara akademik dan tata negara, kedudukan Polri tersebut telah diatur secara tegas dalam peraturan perundang-undangan.
Sementara itu, dari kalangan buruh, Ketua Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Kabupaten Bengkulu Tengah, Aan Februrianta, menyatakan bahwa stabilitas keamanan yang dijaga Polri sangat berpengaruh terhadap iklim ketenagakerjaan dan perlindungan hak pekerja.
“Polri memiliki peran penting dalam menjaga stabilitas keamanan yang berdampak langsung pada dunia kerja dan kesejahteraan buruh,” katanya.
Dari unsur mahasiswa, Ketua Komunitas Mahasiswa Peduli Kebijakan Sosial, Ismail Alibio, menyatakan bahwa mahasiswa mendukung Polri di bawah Presiden sembari tetap menjalankan fungsi kontrol sosial secara objektif dan konstruktif.
“Dukungan tidak berarti menutup kritik. Mahasiswa tetap akan mengawal Polri agar bekerja transparan dan berpihak pada kepentingan rakyat,” ujarnya.
Sementara itu, Ketua Forum Kerukunan Umat Beragama Bengkulu (FKUB Bengkulu), Rohimin, menekankan bahwa peran Polri sangat strategis dalam menjaga kerukunan antarumat beragama dan stabilitas sosial.
“Polri di bawah Presiden adalah ketentuan konstitusional. Dukungan diperlukan agar Polri dapat menjalankan tugasnya secara adil, humanis, dan menjaga kerukunan masyarakat,” ujarnya.
Para tokoh lintas elemen ini sepakat bahwa dukungan terhadap Polri harus dibarengi dengan penguatan profesionalisme, netralitas, transparansi, serta penghormatan terhadap hukum dan hak asasi manusia. Mereka juga mengajak masyarakat untuk tidak terprovokasi oleh narasi yang dapat memecah belah persatuan bangsa.
Dukungan lintas elemen tersebut diharapkan dapat memperkuat kepercayaan publik terhadap Polri sebagai institusi negara yang bertugas menjaga keamanan, ketertiban, dan keadilan demi keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.