Bengkulu, Tintabangsa.com- Sebanyak 54 calon kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Provinsi Bengkulu kini memasuki tahapan penting dalam seleksi jabatan struktural. Mereka diwajibkan mengikuti tes kejiwaan sebagai bagian dari proses penentuan pejabat definitif Eselon II yang akan ditetapkan oleh Gubernur Bengkulu, H. Helmi Hasan, SE.
Tes kejiwaan ini menjadi elemen krusial untuk mengukur kesiapan mental dan karakter kepemimpinan para kandidat, khususnya dalam menduduki 18 posisi strategis OPD yang saat ini masih dijabat oleh Pelaksana Tugas (Plt). Langkah ini diharapkan memastikan kualitas dan profesionalisme calon pejabat yang akan mengemban tanggung jawab penting.
Rusmayadi Hasan, S.STP, MM, selaku Pelaksana Tugas Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Bengkulu, menjelaskan bahwa tes tersebut merupakan bagian wajib dalam rangkaian seleksi. Seluruh peserta terpilih harus mengikuti prosedur yang telah dijadwalkan secara resmi tanpa pengecualian.
Tes kejiwaan ini dianggap sangat relevan sebagai salah satu pertimbangan utama. Hasil dari tes tersebut nantinya akan diteruskan kepada Gubernur Bengkulu untuk membantu menentukan pengisian jabatan kepala OPD secara definitif, terang Rusmayadi.
Proses pemeriksaan dijadwalkan berlangsung hingga 23 Desember 2025 di Rumah Sakit Khusus Jiwa dan Obat (RSKJO) Provinsi Bengkulu. Para peserta yang mengikuti tahapan ini merupakan kandidat terbaik yang telah lolos masuk dalam tiga besar pada Seleksi Terbuka (Selter) Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama (JPTP) Eselon II yang sebelumnya diselenggarakan oleh Tim Seleksi.
Selain aspek kejiwaan, tim seleksi juga melakukan penelusuran mendalam terhadap rekam jejak para kandidat. Upaya tersebut dilakukan untuk menilai integritas, karakter, serta kemampuan kepemimpinan mereka agar sesuai dengan kebutuhan dan tantangan OPD yang akan dipimpin.
Rusmayadi menekankan bahwa tes kejiwaan merupakan salah satu indikator kunci uji kelayakan. Dari sini akan tergambar apakah seorang kandidat sesuai untuk memimpin organisasi pemerintah di masa mendatang.
Dukungan untuk langkah Pemprov Bengkulu ini juga datang dari Akademisi Universitas Muhammadiyah Bengkulu (UMB), Dr. Elfahmi Lubis, yang menyebut kebijakan tersebut sudah sejalan dengan upaya membangun pemerintahan yang lebih profesional. Ia menegaskan pentingnya tes kejiwaan sebagai alat seleksi yang serius, bukan hanya formalitas belaka.
Menurut Elfahmi, jabatan kepala OPD membutuhkan stabilitas emosi, ketegasan dalam pengambilan keputusan, serta kemampuan untuk bekerja di bawah tekanan. Tes kejiwaan menjadi penyaring penting untuk memastikan pejabat yang terpilih tidak hanya mampu menjalankan tugas administratif tetapi juga siap mengabdi bagi kepentingan publik.
Ia juga mengingatkan bahwa keputusan akhir sebaiknya didasarkan pada hasil tes dan penelusuran objektif, bukan dipengaruhi faktor kedekatan politik atau personal. Dengan konsistensi dalam seleksi ini, diharapkan Pemprov Bengkulu dapat melahirkan birokrat yang profesional dan berintegritas tinggi.
Setelah seluruh proses selesai, hasil evaluasi kejiwaan dan rekam jejak para calon akan diserahkan kepada Gubernur Bengkulu sebagai dasar utama dalam menentukan kepala OPD definitif di lingkungan Pemerintah Provinsi Bengkulu.(ADV)