Bengkulu, Tintabangsa.com- Krisis bahan bakar minyak (BBM) kembali menyelimuti wilayah Bengkulu. antrean kendaraan mengular di hampir semua Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU). Lebih parah, pada pantauan Kamis, 6 November 2025, seluruh SPBU di Kota Bengkulu dan sekitarnya termasuk sejumlah kabupaten dilaporkan kehabisan stok bahan bakar.
Fenomena ini bukan hal baru bagi masyarakat setempat. Namun, bagi anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), janji Pertamina yang berkali-kali tidak terealisasi telah memuncak di luar ambang toleransi.
Ketua DPRD Provinsi Bengkulu, Sumardi, secara terang-terangan menyampaikan kekecewaannya terhadap Pertamina. Ia menilai perusahaan tersebut telah menyesatkan masyarakat dengan informasi yang menyejukkan tapi kosong fakta.
“Beberapa waktu lalu saya langsung menemui manajer pemasaran Pertamina. Mereka menjamin stok BBM di Bengkulu aman hingga libur Natal dan Tahun Baru. Tapi kenyataannya saat ini, jangankan aman, bahan bakar malah habis total. Apa artinya itu? Mereka berbohong!” ungkap Sumardi dengan nada kesal.
Ia menjelaskan, saat kunjungannya ke Pertamina sebelumnya, pihak perusahaan dengan rinci menyatakan bahwa distribusi BBM dari Jakarta, Teluk Bayur di Padang, Lampung, hingga Sumatra Selatan menggunakan jalur kereta api berjalan lancar. Namun fakta yang terjadi justru bertolak belakang dengan klaim tersebut.
“Mereka katakan suplai Bengkulu melalui Jakarta, Teluk Bayur, Lampung, hingga Sumatra Selatan via kereta api sudah terjamin. Tetapi kenyataannya tidak sesuai ucapan mereka,” tambah Sumardi dengan nada tegas.
Sumardi menyebut kunjungannya ke Pertamina kala itu bertujuan untuk memastikan kelancaran stok BBM menjelang momentum Natal dan Tahun Baru. Harapannya adalah agar Bengkulu tidak kembali berhadapan dengan siklus krisis tahunan yang melelahkan. Sayang, langkah antisipasi DPRD justru berujung pada kebohongan.
“Saya sudah sampaikan kepada pihak Pertamina, jangan biasakan setiap Nataru masyarakat dipusingkan kelangkaan BBM yang bahkan menyebabkan kemacetan parah,” katanya menunjukkan kekecewaan.
Ia pun mengkritik keras kebiasaan Pertamina yang seringkali berlindung di balik dalih permasalahan teknis, padahal masyarakatlah yang menjadi korban.
“BBM ini menyangkut kebutuhan vital masyarakat banyak,” tegasnya.
Menurut Sumardi, alasan klasik seperti gangguan distribusi sudah tidak relevan. Terlebih jalur laut menuju Pelabuhan Pulau Baai di Bengkulu kini telah membaik dan seharusnya mampu mengakomodasi kebutuhan daerah.
“Mereka sendiri bilang distribusi lancar dan lima jenis produk Pertamina tersedia. Jadi kalau sampai kosong, pasti ada sesuatu yang salah di internal mereka,” ujarnya penuh sindiran.
Demi mengurai masalah, DPRD Bengkulu berencana segera memanggil pihak Pertamina untuk memberikan klarifikasi resmi.
“Kami akan langsung menghubungi pihak Pertamina. Rakyat butuh kepastian, bukan sekadar alasan,” tutupnya dengan nada tajam.
Di sisi masyarakat, kelangkaan ini telah memicu keresahan yang meluas. Salah seorang warga bernama Junaidi mengaku terpaksa berkeliling kota demi mencari bahan bakar, namun hasilnya nihil.
“Saya dari Betungan ke Penurunan, lalu ke SPBU Rawa Makmur. Semua tutup, semua kosong. Serasa semua kendaraan mati mesin mendadak,” tutur Junaidi dengan wajah kecewa.
Ia berharap Pertamina segera mengambil langkah konkret sehingga masyarakat tidak lagi mengalami trauma sebagaimana yang pernah terjadi beberapa bulan sebelumnya, ketika kelangkaan BBM membuat harga di tingkat kios melambung tak terkendali.
“Bulan Mei kemarin pernah begini juga. Harga di eceran waktu itu sampai Rp 30 ribu per liter. Kami khawatir kondisi seperti itu terjadi lagi,” tambahnya.
Bagi warga Bengkulu, kelangkaan BBM tidak lagi dianggap sebagai masalah teknis semata, melainkan sebagai cerminan buruknya tata kelola distribusi energi di daerah. Fenomena ini menjadi seperti siklus tahunan menjelang Natal dan Tahun Baru, di mana janji pemerintah daerah serta Pertamina terus terdengar namun selalu berujung tanpa realisasi nyata.(TB)