Bengkulu, Tintabangsa.com- Dalam upaya mendukung percepatan pembangunan Sekolah Rakyat di Provinsi Bengkulu, Satuan Tugas Sekolah Rakyat menggelar rapat koordinasi di Aula Merah Putih, lantai dua kantor Gubernur, pada Selasa, 30 September.
Pertemuan tersebut dipimpin oleh Kepala Dinas Sosial Provinsi Bengkulu, Swifanedi Yusda. Pemerintah provinsi saat ini telah menyediakan lahan seluas 7 hektare di Kelurahan Pekan Sabtu, Kecamatan Selebar, Kota Bengkulu, yang ditentukan sebagai lokasi pembangunan Sekolah Rakyat Terpadu.
Namun demikian, Swifanedi Yusda menyampaikan bahwa perencanaan awal pembangunan sebenarnya membutuhkan area sebesar 9 hektare. Sayangnya, dua hektare dari total lahan yang dibutuhkan masih dikuasai oleh pihak masyarakat setempat. Pemerintah telah berupaya melakukan mediasi untuk mendapatkan kembali area tersebut secara tuntas, termasuk dengan mengirimkan tiga kali somasi kepada pihak yang dianggap menduduki lahan pemerintah. Hingga saat ini, proses tersebut belum mencapai hasil yang diharapkan.
Adapun proyek pembangunan Sekolah Rakyat diharapkan mulai memasuki tahap pelelangan pada bulan Oktober mendatang. Proyek ini memiliki nilai anggaran sebesar Rp 200 miliar, yang bersumber dari APBN. Sekolah tersebut ditargetkan dapat mulai beroperasi pada tahun 2026 dan dirancang untuk menampung hingga 1.000 siswa dari jenjang SD, SMP, hingga SMA. Sasaran penerimanya adalah pelajar dari keluarga yang berada di kategori desil satu dan desil dua.
Data menunjukkan bahwa di Provinsi Bengkulu terdapat 99.159 keluarga masuk dalam kategori desil satu, dengan total individu mencapai 328.936 orang. Sementara itu, kategori desil dua mencakup 91.355 keluarga, dengan jumlah individu sebesar 308.733 orang.
Swifanedi Yusda optimistis bahwa dengan lahan seluas 7 hektare yang tersedia, proses pembangunan akan mulai berjalan sesuai jadwal. Targetnya, tahun ajaran baru sekolah rakyat sudah dapat digunakan untuk kegiatan pendidikan tahun depan.(ADV)