Bengkulu, Tintabangsa.com- Dalam upaya mengakselerasi dan meratakan pembangunan, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Bengkulu terus mempersiapkan sejumlah opsi strategis.
Hal ini diungkapkan Gubernur Bengkulu, H. Helmi Hasan, SE, setelah mengadakan rapat tertutup bersama pimpinan dan fraksi-fraksi DPRD Provinsi Bengkulu pada Selasa, 23 September 2025. Menurut Helmi, perbincangan dalam rapat tersebut mencakup rencana percepatan dan pemerataan pembangunan. Ia menyampaikan bahwa DPRD mendukung langkah-langkah yang telah direncanakan.
Helmi menjelaskan bahwa beberapa opsi sedang dipertimbangkan untuk mengakselerasi pembangunan, mulai dari pengajuan pinjaman ke bank hingga pelaksanaan proyek multiyears. Salah satu opsi pinjaman sebelumnya sempat diarahkan ke Bank BJB, namun telah dibatalkan karena bunga yang dianggap terlalu tinggi.
Meskipun demikian, Helmi menegaskan bahwa Pemprov masih memiliki peluang untuk meminjam dana dari bank lain. Ia mengacu pada pernyataan Menteri Keuangan RI, Purbaya Yudhi Sadewa, tentang pengucuran dana sebesar Rp 200 triliun kepada Himpunan Bank Milik Negara (Himbara), yang menawarkan suku bunga lebih rendah.
Helmi juga menambahkan bahwa upaya ini memberikan prospek baru bagi Pemprov Bengkulu dalam merealisasikan percepatan pembangunan. Wakil Gubernur Mi’an dijadwalkan melakukan diskusi dengan pihak bank milik negara untuk mengevaluasi peluang tersebut.
Di sisi lain, Wakil Ketua I DPRD Provinsi Bengkulu, Teuku Zulkarnain, SE, didampingi Ketua Fraksi Nurani Pembangunan, Usin Abdisyah PS, SH, juga menyampaikan dukungan atas gagasan percepatan pembangunan tersebut. Menurut Teuku, yang masih menjadi pertimbangan adalah metode pendanaan yang akan dipilih, apakah melalui pinjaman bank, proyek multiyears, atau bahkan penerbitan obligasi sebagaimana pernah disarankan oleh Usin.
Teuku menambahkan bahwa pinjaman ke Bank BJB dikenai bunga sekitar 8 persen, sedangkan untuk Himbara bunga yang ditawarkan hanya 4 persen. Pilihan ini dinilai lebih ekonomis karena harga material diprediksi akan mengalami kenaikan tahun depan, sehingga percepatan pembangunan menjadi solusi yang mendesak untuk mengantisipasi perubahan tersebut.(TB)