MEDAN, TINTABANGSA.COM – Sejumlah wartawan meminta Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Provinsi Sumatera Utara memperbaiki kinerja staffnya, khususnya Kepala Bidang yang mengurusi pendataan media. Mereka menilai ada hal yang perlu diperjelas terkait penetapan media terdaftar melalui surat keputusan Kadis Kominfo.
Salah seorang wartawan, Heryanson Munthe dari media “Tintabangsa.com”, mengaku kecewa karena medianya tidak tercantum dalam SK Kominfo No. 800/3687/DKI/I/2025 yang ditandatangai Dr. Ilyas Sitorus, SE. MPd.
Menurutnya ia sudah mengikuti semua prosedur mendaftar secara online sejak awal tahun dan hard copynya sudah diantar ke kantor Dinas Kominfo.
“Semua persyaratan rasanya sudah kita penuhi, namun jika ada yang masih kurang kita akan upayakan lengkapi, tapi sampai saat ini kita tidak tau apa kekurangan, makanya kita coba pertanyakan,” ujarnya.
Heryanson berharap Kominfo bersikap adil dan tidak tebang pilih dalam menentukan media yang terdaftar.
“Jikalau semua yang terdaftar itu memang memenuhi syarat, ya tidak apa-apa, kan adil, kita hanya ingin tahu kekurangan berkas kita, sehingga tahun berikutnya kita bisa benahi,” tambahnya.
Ia juga menyinggung momentum pemilihan Ketua Forum Wartawan Pemprovsu (FWP) yang digelar hari ini, Rabu (3/9/2025). Menurutnya, forum tersebut diharapkan mampu mendorong adanya perbaikan dan ketegasan dalam proses seleksi media yang bergabung ke depannya.
Saat mencoba konfirmasi ke pihak Dinas Kominfo Sumut, seorang pejabat berinisial V memilih bungkam dan tidak memberikan jawaban.
Sementara itu, salah seorang admin grup WhatsApp Kominfo Sumut, Iwan, mengaku hanya bertugas menyebarkan informasi.
“Bang, saya cuman tukang bagikan berita di group ini, diluar itu saya tidak tahu bang,” ucapnya.
Heryanson menegaskan akan terus menggali informasi, termasuk soal transparansi penggunaan anggaran di Dinas Kominfo Sumut.
“Melalui UU Keterbukaan Informasi Publik, kita akan minta penjelasan, termasuk terkait penggunaan anggaran,” katanya.
Ia berharap Dinas Kominfo Sumut fokus pada keterbukaan informasi publik dan penguatan infrastruktur komunikasi ke media daerah.(RED)