Aceh Utara.tintabangsa.com- Kebijakan yang diberlakukan oleh PT Bapco untuk menangkap ternak milik warga telah memicu ketidakpuasan di Kecamatan Payabakong, Kabupaten Aceh Utara, pada Senin (11/8/2025).
Langkah penangkapan sapi dan kerbau tersebut disertai dengan pemberlakuan sanksi berupa denda sebesar Rp500 ribu per ekor, tanpa adanya proses musyawarah terlebih dahulu dengan masyarakat setempat.
Seorang warga Gampong Buket Pidie, Tgk Ali, menyampaikan bahwa kebijakan tersebut menciptakan rasa ketidakadilan bagi masyarakat lokal.
Ia mewakili sejumlah desa di wilayah Payabakong dalam menyatakan kritiknya terhadap tindakan perusahaan yang dinilai sepihak dan tidak memberikan ruang untuk dialog. Ia menegaskan bahwa warga merasa tertekan di tanah kelahiran mereka sendiri.
Berdasarkan pengamatan langsung di lokasi, tindakan warga terhadap kebijakan ini mencapai puncaknya dengan aksi protes berupa blokade jalan di simpang Alue Bieng.
Situasi semakin memanas, sebagaimana tergambar dalam rekaman video amatir yang tersebar, hingga akhirnya pihak Muspika bersama jajaran Polres Aceh Utara bergerak cepat untuk meredakan ketegangan.
Camat Payabakong, Mohammad Noval Andrian, S.STP., M.A.P., menjelaskan bahwa langkah mediasi segera ditempuh guna mencegah eskalasi konflik yang lebih serius. Melalui proses dialog, tercapai kesepakatan bahwa ternak yang sebelumnya ditahan akan dikembalikan tanpa dikenai denda.
Warga juga bersedia membuka akses jalan yang sempat mereka tutup sebagai bentuk protes. PT Bapco turut menyatakan komitmennya untuk melakukan sosialisasi ulang terkait aturan larangan hewan ternak berkeliaran di area perkebunan perusahaan, guna memberikan pemahaman yang lebih baik kepada masyarakat.
Dengan kesepakatan tersebut, diharapkan konflik serupa tidak akan terulang di masa mendatang, sebagaimana disampaikan oleh Camat Payabakong dalam penutup pernyataannya.