Kaur, TintaBangsa.com – Pemerintah Kabupaten Kaur, Provinsi Bengkulu, menyelenggarakan Rapat Koordinasi (Rakor) untuk menghadapi isu pengendalian inflasi serta menyusun strategi mempercepat pertumbuhan ekonomi daerah. Agenda ini juga mencakup evaluasi dukungan terhadap Program Nasional 3 Juta Rumah. Rakor berlangsung pada Senin, 11 Agustus 2025, melalui Zoom Meeting serta tatap muka di Ruang Rapat Setda Kabupaten Kaur.
Kegiatan tersebut dipimpin oleh Plh Asisten II Setda Kaur, Syalehjon, dan diikuti oleh jajaran penting lainnya, seperti Inspektur Daerah, Kepala Dinas Kominfo, Kepala Bagian Ekonomi, Disperindagkop dan UMKM, serta perwakilan dari berbagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian membuka acara secara virtual dan memperingatkan bahwa inflasi yang tak terkendali dapat memengaruhi daya beli masyarakat, memperlambat pertumbuhan ekonomi, serta menimbulkan potensi instabilitas sosial.
Syalehjon menjelaskan bahwa target inflasi Kabupaten Kaur tahun 2025 harus berada dalam kisaran 2–3%, selaras dengan sasaran nasional. Ia menekankan bahwa pengendalian inflasi memerlukan langkah proaktif, termasuk menjaga kelancaran distribusi bahan pokok seperti beras, gula, dan minyak goreng; mengadakan operasi pasar saat harga cenderung naik—misalnya menjelang hari besar keagamaan; serta memperkuat sektor unggulan daerah, seperti pertanian, perikanan, pariwisata, dan UMKM sebagai tulang punggung produktivitas lokal.
“Keberhasilan pengendalian inflasi tidak hanya dilihat dari persentasenya yang rendah, tetapi juga bagaimana daya beli masyarakat tetap terjaga, harga bahan pokok stabil di bawah rata-rata provinsi, dan UMKM lokal mampu meningkatkan omzet minimal 10% setiap tahun. Semua program ini harus memiliki indikator terukur,” ujar Syalehjon.
Selain itu, Rakor turut membahas progres Program Nasional 3 Juta Rumah di Kaur. Hingga saat ini, capaian realisasi masih berada di angka 45% dari target tahunan. Evaluasi menunjukkan perlunya percepatan penyediaan lahan, optimalisasi akses pembiayaan melalui lembaga keuangan, serta penyelarasan kerja sama dengan pihak swasta dan perbankan untuk mendukung pembangunan perumahan tersebut.
Syalehjon menegaskan bahwa pembangunan rumah layak huni tidak hanya berfokus pada aspek fisik semata. Program ini juga menjadi investasi jangka panjang yang berkontribusi pada peningkatan kualitas hidup masyarakat secara keseluruhan—baik dari sisi kesehatan maupun produktivitas.
Pemkab Kaur menetapkan beberapa indikator keberhasilan Program 3 Juta Rumah, termasuk penurunan angka backlog perumahan, peningkatan kepemilikan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR), serta kontribusi sektor perumahan terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Kaur.
Melalui kolaborasi lintas sektor dan partisipasi aktif masyarakat, Pemkab Kaur optimistis mampu menekan inflasi daerah, mendorong ekonomi yang berkelanjutan, serta meraih target pembangunan Program 3 Juta Rumah sesuai tenggat waktu. Strategi yang komprehensif ini juga menjadi langkah menuju penguatan daya saing daerah di tingkat nasional. (ADV)