Guna mempercepat penanganan masalah pendangkalan alur pelabuhan Pulau Baai Bengkulu, Wakil Gubernur Bengkulu Mian memaparkan langsung masalah pendangkalan alur pelabuhan Pulau Baai saat mengikuti Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi II DPR RI Rabu (30/4) diruang Komisi II.
“Pertama kita menghadapi masalah dalam 100 hari kerja dan membutuhkan intervensi pemerintah pusat untuk kalaborasi. Saat ini masalah pendangkalan alur pulau baai yang menjadi garda terdepan masuknya ĺogistik stag (jalan ditempat) akibat terakumulasi bertahun tahun tidak pernah diselesaikan secara serius” kata mian
Provinsi Bengkulu yang memiliki garis laut terpanjang di pulau Sumatera sangat bergantung pada pertumbuhan ekoñomi di sektor kelautan.
Namun, aktivitas pendangkalan alur pelabuhan Pulau Baai yang telah terjadi beberapa bulan ini membuat tersendatnya mobiĺisasi barang dan jasa di Provinsi Bengkulu.
Karenanya, Mian mengklaim, permasalahan pendangkalan alur pelabuhan pulau baai yang terjadi saat ini sebagai bukti bahwa masalah pendangkalan alur yang sudah terjadi sejak beberapa tàhun belakang memang tidak dilakukan penanganan secara serius oleh PT Pelindo Bengkulu.
“Pelindo menangani ini tidak komprenshif sehingga pelabuhan pulau baai tiga bulan ini lumpuh total. Dampaknya arus pada mobilisasi bàrang jasa (tersendsat) kelangkaan BBM Ekonomi biaya tinggi dan aktivitas batubara yang melalui pulau baai itu berhenti” beber mian
Selain mobilisasi barang dan jasa yang tersendat, aktivitas pengisian BBM di SPBU mengalami antrian karena kapal pengiriman BBM yang datang menuju pelabuhan pulau baai tak mampu bersandar akibat alur pulau baai yang dangkal.
Sehingga, untuk menyelsaikan masalah ini pasangan gubernur dan waķil gubernur Helmi – Mian juga sudah mengambil làngkah cepat dengan berkordinasi ke Kementerian Perhubungan dan Komisi V DPR RI agar Provinsi Bengkulu diberikan perhatian serius.
“Untuk itu pak gubernur sudah menyampaikan masalah ini ke Kemenhub dan saya sudah juga menemui Ketua komisi V didampingi pak arya bima dan posisinya sampai beliau ke PSP agar mendapatkan perhatian serius” tambahnya
Terakhir, Wagub Mian juga meminta agar gagasan pendangkalan alur pulau baai yang dapat diselesaikan oleh Pemerintah Daerah melalui BUMD agar dapat dibeck up regulasinya.
“Untuk itu saya rasanya sepakat gagasan pak ketua komisi ada yang di Kalimàntan bisa ditangani pemerintah daerah apa itu melalui BUMD apakah melalui kalaborasi BUMD dengan pelindo dan kami minta di beck up dalam regulasinya” tutupnya
Untuk diketahui, RDP bersama Komisi II DPR RI ini juga diikuti oleh belasan Kepala Daerah di Indonesia dan perwakilan dari Mendagri.
