Kepahiang, Tintabangsa.com – Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Kepahiang, Dr. Hartono menyebut, saat ini Pemerintah Kabupaten Kepahiang sedang memperjuangkan nasib delapan orang honorer bidan yang sempat dinyatakan lulus seleksi PPPK tahun lalu, namun gagal dilantik karena terbentur aturan administrasi di kementrian terkait.
Saat ini kata Sekda, pihaknya sedang memperjuangkan nasib delapan honorer tersebut yang dimana nanti di tahun depan Pemerintah Kabupaten Kepahiang akan kembali membuka seleksi PPPK, maka, delapan orang tersebut diupayakan masuk skala prioritas. “Alhamdulillah ada kejelasan, mereka sudah mengadap ke Kemenkes. Tentunya bila ada kuota PPPK, mereka jadi prioritas,” sebut Sekda.
Kejadian seperti ini, kata Hartono tidak hanya terjadi di Kabupaten Kepahiang, namun juga terjadi di daerah lain dan secara nasional.
Sehingga, delapan honorer bidan tersebut tidak bisa mengikuti pelantikan bersama 684 PPPK lalu di Kabupaten Kepahiang. “Kita perjuangkan nasib mereka, para bidan ini sudah lama mengabdikan dirinya di Kabupaten Kepahiang,” kata Hartono.
“Kita akan cari solusi, waktu itu sudah dinyatakan lulus. Tapi terkait ijazah, jadi kita akan sekuat tenaga dan nanti di tahun 2025 kita akan buka PPPK, mereka jadi skala prioritas karena mereka sudah lulus,” lanjutnya.
Hartono juga mengatakan, upaya itu dilakukan mengingat saat ini Pemerintah Kabupaten Kepahiang masih sangat membutuhkan tenaga kesehatan, sehingga pihaknya akan memperjuangkan semaksimal mungkin. (Adv)