Bengkulu, Tintabangsa.com – Antrian panjang kendaran untuk mendapatkan Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi khususnya jenis bio solar di SPBU di Bengkulu, memang sebaiknya Pemerintah Provinsi (Pemprov) Bengkulu melakukan pemanggilan terhadap pihak Pertamina Patra Niaga melalui TBBM Pulau Baai Bengkulu.
Terlebih pihak Komisi III DPRD Provinsi Bengkulu menyambut baik langkah tersebut agar persediaan BBM aman sampai akhir tahun.
“Sudah selayaknya pemerintah daerah (Pemda) mengambil sikap terkait susahnya mendapatkan BBM bersubsidi di Provinsi Bengkulu. Terlebih ketersediaan BBM bersubsidi, baik jenis Bio Solar ataupun Pertalite memiliki pengaruh besar bagi pertumbuhan ekonomi masyarakat,” ungkap Anggota Komisi III DPRD Provinsi Bengkulu, H. Yurman Hamedi dalam keterangannya.
Yurman berharap betul, dari pasca pemanggilan nantinya ada titik terang terkait keberadaan BBM bersubsidi ini. Apakah memang kuotanya yang kurang, atau ada penyebab lain. Kalau kuotanya terjadi pengurangan, secara otomatis harus ada usulan penambahan.
“Intinya harus ada langkah konkrit yang diambil pemda. Jangan sampai gara-gara BBM bersubsidi ini, ekonomi masyarakat kian terpuruk. Apalagi antrian panjang kendaraan seperti ini hanya di daerah kita terjadi, daerah lain malah tidak,” ungkap Yurman.
Selain itu Yurman mengkritisi terkait penyaluran BBM bersubsidi, terutama jenis Bio Solar kepada masyarakat yang memiliki truk angkutan batu bara. Dimana mereka cenderung selalu disudutkan, dengan dalih bertentangan pada Peraturan Presiden (Perpres) dan SE Menteri ESDM. Mengingat terus terang pihaknya heran, karena kalau mereka memang tidak boleh menggunakan BBM bersusidi, kenapa sampai Barcodenya dikeluarkan.
“Dari sisi regulasi ini pemda ataupun Pertamina harusnya bisa melakukan analisa lagi. Karena kita menilai regulasi itu berlaku untuk angkutan batu bara dalam area pertambangan,” katanya.
Sebelumnya Asisten II Pemprov R.A Denni menyampaikan, pemanggilan pihak Pertamina Pulau Baai Bengkulu nantinya akan membahas mengenai penyaĺuran BBM bersubsidi yang ada di Provinsi Bengkulu.
Alasannya, kata Denni, Pemprov menduga antrian panjang yang terjadi di Provinsi Bengkulu saat ini mayoritas diisi oĺeh kendaraan angkutan milik para pengusaha yang tidak berhak memakai BBM bersubsidi.
“Kita tidak untuk para pembisnis, kita melihat di SPBU yang àntri itu panjang bukan masyarakat biasa, bukan masyarakat biasa operàsional untuk mencari kehidupan sebagainya tapi diduga itu adalah kendaraan angkutan barang yang sebenarnya tidak berhak untuk membeli BBM bersubsidi,” pungkasnya. (Adv)
