Lebong, tintabangsa.com – Masih konsisten melanjutkan gerakan Aksi Damai, Forum Masyarakat dan Aktivis Lebong (FORMAL) geruduk Kantor Bupati Kabupaten Lebong, Kamis (19/10/2023) untuk menagih janji Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lebong.
Berbagai polemik yang tak terselesaikan di Kabupaten Lebong menimbulkan gejolak dari masyarakat. Mulai dari permasalahan pengelolaan keuangan daerah, dugaan jual beli jabatan dari tingkat Desa hingga tingkat Kabupaten, batalnya pemilihan Kepala Desa yang diduga dipolitisir oleh Pimpinan Kabupaten.
Terkait visi-misi bupati yang tertuang dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tentang terwujudnya ekonomi berbasis kerakyatan juga dinilai belum terwujud. Dibuktikan dengan gejolak para penambang rakyat di Kabupaten Lebong karena seringkali dimintai bayaran oleh oknum-oknum yang tidak jelas regulasinya.
Saat diwawancarai awak media, Cahyo Gunarso selaku Koordinator Lapangan Aksi Damai ini menyampaikan,
“Kami tetap konsisten meluangkan waktu kami untuk kemaslahatan masyarakat, intinya kami datang kesini untuk menyampaikan aspirasi kami masyarakat,” sampai Cahyo.
Sayangnya, Bupati dan Wakil Bupati tak hadir menemui masyarakat dikarenakan Bupati sedang di Kota Bengkulu menghadiri pelantikan Kajari Lebong yang baru, sedangkan wakil Bupati sedang menghadiri agenda Rapat HUT Lebong ke-20 di rumah Dinas Bupati.
Hal ini disampaikan oleh Asisten I, Fahrurrozi, S.Sos, M.Si bersama Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol), Hambali Letti, SPd, MPd kepada masyarakat.
“Kami mohon maaf atas ketidak hadiran Bupati dan Wakil Bupati. Dikarenakan sekda dan wakil sedang menghadiri rapat, sedangkan Bupati sedang di Bengkulu,” sampai Asisten I, Fahurrozi, S. Sos, M. Si.
Aksi berjalan hingga pukul 14.00 WIB dan diakhiri dengan kekecewaan. Namun, Ketua Forum menyampaikan bahwa masyarakat akan datang kembali hingga Bupati dan Wakil Bupati hadir menemui masyarakat untuk memenuhi janji-janjinya.
“Kami bubar hari ini dan tetap akan datang lagi, Senin ke DPRD. Nanti Selasa kami akan datangi lagi Kantor Bupati ini untuk menuntut janji-janji Bupati. Terutama janji untuk melegalkan tambang rakyat,” terang Mashuri.
