Blitar.tintabangsa.com — Massa petani di Blitar dan mahasiswa melakukan unjuk rasa di depan Kantor Bupati Blitar, Jawa Timur, Senin ( 25/9/2023).
Masa meminta Pemerintah Kabupaten Blitar segera menuntaskan masalah lahan, yang selama ini masih terjadi konflik termasuk soal hak guna usaha (HGU) perkebunan yang sudah habis.
Kinan koordinator aksi demo mengatakan para petani sangat berharap pemerintah Kabupaten Blitar secepatnya membantu warga masyarakat untuk menyelesaikan konflik tanah.”jelasnya.
Para petani hari ini sengaja turun ke jalan karena masalah tanah Perkebunan Kruwuk dan Banaran di Kecamatan Gandusari, Kabupaten Blitar.
” Kami warga Kruwuk minta kepada Bupati Blitar Rini Syariah agar tanah tersebut didistribusikan ke petani karena HGU-nya sudah mati (habis)
Ia mengatakan bahwa HGU Perkebunan tersebut sudah habis, maka pemerintah seharusnya segera mendistribusikan lahan ke petani.
Selain soal perkebunan Kruwuk, petani juga menuntut penyelesaian konflik lahan Perkebunan Branggah Banaran, Kecamatan Doko, Kabupaten Blitar. Petani meminta Bupati Blitar mencabut surat keputusan perpanjangan HGU di perkebunan tersebut.
Lanjut Kinan Petani menilai SK perpanjangan HGU perkebunan cengkih yang baru dikeluarkan tersebut cacat hukum. Menurut petani, sebelum SK HGU tersebut dikeluarkan, mereka sudah terlebih dahulu mengajukan keberatan atas izin perpanjangan.
“SK cacat hukum, karena jauh sebelum pengajuan, kami sudah ajukan keberatan. Ketika perkebunan dalam konflik, tidak boleh diperpanjang HGU,” kata dia.
Kinan menambahkan jika masa pendaftaran SK HGU juga sudah lewat, seharusnya tidak diperpanjang, sehingga masukan tersebut diharapkan menjadi bahan evaluasi.
Dalam aksi Unjuk Rasa tersebut, massa sempat saling dorong. Mereka ingin menyampaikan aspirasinya secara langsung kepada Bupati Blitar. Polisi dan Satpol PP Kabupaten Blitar yang berjaga tidak mengizinkan seluruh massa masuk.
Situasi sempat reda setelah perwakilan dari massa diizinkan masuk untuk dialog. Namun, karena lama menunggu, aksi desak-desakan terjadi lagi. Hingga perwakilan dari pemkab turun tangan menemui langsung petani.
Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bangkesbangpol) Kabupaten Blitar Setiayana mengatakan pihaknya akan memfasilitasi pertemuan antara warga dengan OPD terkait masalah tersebut.
“Kami memfasilitasi Setelah ini, kami rapat koordinasi dengan beberapa OPD untuk menyikapi tuntutan warga,” kata Setiayana.
Pi,haknya akan menampung seluruh aspirasi maupun tuntutan dari peserta aksi. Ia akan menyampaikan tuntutan itu kepada GTRA (Gugus Tugas Reformasi Agraria) yang terdiri dari beberapa OPD terkait.
“Ada sekitar 6 tuntutan yang disampaikan, termasuk berbeda permasalahan HGU perkebunan. Ini akan kami dorong untuk rapat koordinasi dengan GTRA.
Menurut Setiyana, permasalahan agraria sudah diupayakan sejak dulu. Namun, proses penyelesaian permasalahan ini membutuhkan waktu. Itu karena melibatkan pihak Provinsi, dan Kementerian yang tidak mudah.
“Yang jelas proses ini butuh waktu, dan tidak mudah. Pasti tetap diupayakan, untuk sementara memang fokusnya pada Perkebunan Kruwuk dan Banaran yang ada di Kecamatan Gandusari.” Tutupnya. (TB/Bas)
