Wartawan Blitar Gelar Aksi Tuntut Protokoler Bupati Tidak Batasi Akses Informasi Publik

Blitar.tintabangsa.com – Sejumlah jurnalis membentangkan poster berisi tuntutan saat menggelar aksi damai di depan Pendopo Kabupaten Blitar, Jawa Timur, Jumat (25/8/2023).

Jurnalis yang tergabung dalam organisasi Persatuan Wartawan Indonesia (PWI), Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia (IJTI), dan Aliansi Jurnalis Independen (AJI) di wilayah Blitar melakukan aksi memprotes pihak protokoler kabupaten Blitar yang dinilai membatasi jurnalis dalam melakukan tugas kewartawanannya.

Sikap tertutup bupati terhadap media semakin represif kala ada kegiatan di Kampung Coklat, Selasa (22/8/2023). Saat itu Bupati Blitar dijadwalkan hadir dalam acara yang diinisiasi BKKN Pusat.

Selain itu mereka juga menuntut agar protokoler bupati tidak membatasi awak media untuk mengakses informasi publik. Hal ini disampaikan Irfan Anshori ketua PWI Blitar Raya.

“Diera demokrasi ini, kami mengharapkan kebebasan bagi rekan wartawan untuk mendapatkan konfirmasi yang ideal. Perlu diketahui, bupati adalah pejabat publik yang wajib memberikan statement kepada para wartawan tanpa dibatasi. Sesuai profesi kami yang dilindungi. Untuk itu instrumen protokoler mempermudah dan turut membantu tugas wartawan yang bertugas,” jelasnya.

Pagi hari sebelum acara dimulai, seorang staf Kominfo Pemkab Blitar menelepon semua jurnalis yang hendak liputan momen itu. Dia berpesan agar semua jurnalis tidak bertanya di luar konteks acara.

“Sikap bupati dan tim protokoler itu kami nilai semakin represif. Bupati sudah tiga tahun bersikap menutup diri dari media massa, sekarang ngatur-ngatur kinerja kami dalam liputan. Sikap ini sudah memprihatinkan kebebasan pers,” kata jurnalis Kompas.com Asip Hasani.

Aksi hari ini merupakan akumulasi kekecewaan jurnalis Blitar Raya terhadap sikap Bupati Blitar. Peserta aksi membawa beberapa karton bertuliskan, di antaranya Kabupaten Blitar Darurat Kebebasan Pers, Bupati Elit Wawancara Sulit, dan Bupati Jangan Takut Diwawancara Wartawan.

Orasi pun dilakukan beberapa jurnalis. Seperti reporter Radio Patria bernama Aprilia yang menceritakan bagaimana sosok Bupati Blitar selalu mendapat proteksi berlebihan dari tim protokoler setiap menghadiri acara. Padahal, hanya di momen-momen itulah jurnalis bisa melakukan wawancara langsung untuk mengkonfirmasi atau mengklarifikasi peristiwa yang terjadi di Kabupaten Blitar.

“Setiap ada kegiatan belum sempat bertanya, baru mendekat saja sudah dihalang-halangi tim yang mengelilingi beliau. Itu selalu terjadi setiap saya bermaksud baik untuk meminta statemen beliau,” ucap April. (TB/Bas)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *