Belitar, Tintabangsa.com – Sebanyak 40 Perwakilan kelompok masyarakat (Pokmas) dari beberapa wilayah Kabupaten Blitar berangkat ke Jakarta untuk mengadu ke Presiden Jokowi, Kamis (20/7/2023).
Puluhan Pokmas tersebut nekat ke Jakarta dikarenakan terkait redistribusi tanah seluas 8.000 hektar di sembilan titik lokasi yang berada di Blitar Selatan.
Tanah yang diperjuangkan oleh warga untuk diredistribusi ini merupakan tanah objek reforma agraria berdasarkan Perpres Nomor 86 Tahun 2018. Maka dari itu sejumlah masyarakat yang telah menggarap tanah selama belasan bahkan puluhan tahun berharap Presiden Jokowi memberikan redistribusi kepada para penggarap.
“Karena penguasaan tanahnya sudah puluhan tahun, bahkan ada yang sebelum merdeka sudah dikuasai (di garap) oleh warga setempat tetapi belum ada kepastian tentang hak itu,” kata perwakilan petani, Hadi Sucipto.
Obyek reforma agraria ada dituju titik sembilan desa tuju titik tersebut ada wilayah perhutani dan dua titik ada wilayah eks Perkebunan Gunung Nyamil yang berada di dua desa, Desa Ngeni dan Desa Ngadipuro kecamatan Wonotirto kabupaten Blitar Jawa Timur.
Para Pokmas meminta kepastian kepemilikan tanah kepada Pemerintah Republik Indonesia. Mereka berharap di akhir masa jabatan Jokowi, 8.000 hektar tanah itu bisa diredistribusi.
Para petani penggarap sangat khawatir jika tidak ada program redistribusi maka anak cucu mereka pada masa mendatang tidak dapat menggarap tanah tersebut. Hal itulah yang mendorong para Pokmas asal Blitar selatan memberanikan diri datang ke Istana Presiden untuk ketemu Presiden RI.
“Kami menuntut adanya satu ketegasan secara fakta hukumnya tanah-tanah tersebut sudah digarap Warga masyarakat sejak dulu kala sampai sekarang ini tetap di kelola masyarakat,” tegasnya.
Pokmas yang berangkat ke Jakarta juga merasa kurang diperhatikan oleh pemerintah daerah, maka dari itu mereka berharap dengan langkah ini, kejelasan status kepemilikan tanah bisa terwujud.
“Upaya yang dilakukan 40 Pokmas, dapat dukungan dari anggota DPRD Jawa Timur, Guntur Wahono dari fraksi PDIP, Menurut Guntur apa yang dilakukan oleh masyarakat Blitar Selatan ini sudah memenuhi unsur.
Sehingga dirinya berharap Pemerintah Indonesia bisa segera melakukan redistribusi tanah, sesuai dengan keinginan warga.
Guntur mengatakan akan membantu masyarakat melalui berbagai langkah strategis di DPRD Jatim.Sehingga keterjaminan hajat hidup masyarakat terkait tanah bisa terpenuhi.”(TB/Bas)