Blitar.tintabangsa.com – Gerakan Pembaharuan Indonesia (GPI) lakukan unjuk rasa yang kedua kalinya di depan kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Blitar, dengan membawa puluhan masa, namun tidak digubris oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Blitar,padahal membawa aspirasi dari masyarakat, Kamis (22/06/2023).
Joko Prasetiyo ketua LSM, GPI dalam orasinya mengatakan dengan nada yang sangat keras, ada beberapa tuntutan yang di suarakan. Diantaranya, menuntut Kepala Dinas Pendidikan (Kadisdik), Adi Andaka untuk mundur, dan usut tuntas dugaan penyelewengan dana pendidikan di Kabupatan Blitar.
“Aksi lanjutan ini dilakukan, karena tuntutan yang dilayangkan dalam aksi sebelumnya tidak digubris oleh Pemerintah Kabupaten Blitar. Massa dari GPI tetap menuntut Kadisdik untuk mundur karena dinilai tidak memiliki keilmuan di bidang pendidikan.
Massa juga menuntut pengusutan tuntas berbagai penyelewengan di lingkup pendidikan di Kabupaten Blitar, diantaranya adalah pungli yang selalu menghantui orang tua murid.
Bebaskan orang tua murid dari segala pungutan yang ada. Kalau Kepala Dinas yang baru ini gak bisa menyelesaikan itu, lebih baik mundur. Dinas Pendidikan ini gudangnya uang, masa orang tua masih disuruh bayar ini itu. Harusnya bisa ditanggung negara sepenuhnya,” kata Ketua GPI yang biasa dipanggil Joko GPI ini.

Selain hal tersebut ada tuntutan segera dihapuskan seperti halnya acara Wisuda Purnawiyata TK — SMA yang sangat membebani orang tua murid, selain tidak ada gunanya, acara itu bisa menjadi ladang penyelewengan dana.
“Itu sangat membenani, orang tua murid, mau lulus saja masih meminta uang yang jumlahnya besar pula. Gak ada substansinya sama sekali, gak ada gunanya. Selain itu, acara seperti itu, rawan adanya penggelapan dana. Jadi kami tuntut tahun depan, tidak ada lagi acara seperti itu,” tegas joko.
Setelah sekian lama melakukan aksi, massa kecewa tidak ada satu pun jajaran Dinas Pendidikan yang mau keluar untuk melakukan dialog. Sementara pihak Dinas Pendidikan hanya berkenan menemui 20 perwakilan massa aksi di dalam Kantor Dinas, namun massa aksi menolaknya.
Kami akan tetap berjuang dan berjuang bahkan aspirasi kami yang secara kekeluargaan tidak digubris ,dengan terpaksa jalur hukum akan kami tempuh, GPI pantang menyerah!!!” pungkas Joko GPI. (TB/Bas)