Aceh Utara, Tintabangsa.com – Ketua tuha peut/BPD kede Pente Breh merasa kesal terhadap kinerja kepala desanya, di hadapan masyarakat ia menyuruh kades untuk menjelaskan terkait apa yang telah di lakukan terkait pengelolaan dana desa pada tahun anggaran 2022.
Hal tersebut disampaikan seusai musyawarah kegiatan yang akan dilakukan pada bulan suci Ramadhan, tepatnya di Balai Pertemuan Desa Kede Pante Breh, Kecamatan Baktinya, Kabupaten Aceh Utara, Pada Senin 20/03/2023.
H. Anwar Yusuf selaku tuha peut/BPD Desa Kede Pante Breh kepada awak media menuturkan, “saya mewakili masyarakat kecewa dengan apa yang telah dilakukan oleh Kepala Desa kami, pasalnya setiap pelaksanaan kegiatan pembangunan dari dana desa tidak pernah transparan. Dari itu, pada kesempatan ini saya bersama masyarakat Desa Kede Pante Breh seusai keputusan musyawarah terkait kegiatan apa saja yang akan dilakukan pada bulan suci Ramadhan, kebetulan pada kesempatan ini seluruh perangkat hadir dan masyarakat juga ikut menyaksikan jadi langsung saja saya mempertanyakan/meminta pertanggungjawaban akan apa saja yang telah di kerjakan pada tahun anggaran 2022,” tutur H. Anwar.
“Pada kesempatan ini pula, kami ingin meluruskan segala kekeliruan terkait pengelolaan dana desa yang dapat dikatakan sangatlah kacau. Diantaranya: Tersedia Lembu beserta kandang untuk program ketahanan pangan dengan anggaran Rp 157.000.000, penyediaan posko Covid 19 tingkat desa dengan anggaran Rp 47.908.500, gaji sekertaris dan kami Tuha Peut/BPD, Pengadaan alat PKK dengan anggaran Rp 25.000.000 dan bantuan insentif untuk guru pengajian masih ada yang belum di berikan,” tambahnya.
“Begitu banyak program tahun anggaran 2022 yang belum dikerjakan, dari ini timbulnya berbagai isu terhadap kami tuha peut terkait terlambatnya pengajuan untuk tahun ini. Maka pada kesempatan ini, saya selaku ketua tuha peut mewakili masyarakat meminta pertanggungjawaban terlebih dahulu kepada kades terkait program tahun anggaran 2022 yang sampai saat ini belum terealisasi,” ucapnya.
Disamping itu, yang lepih membuat saya tensi di program ketahanan pangan. Bukan hanya masyarakat yang di kelabui, bahkan tim pemantau lapangan juga dapat di kelabui terkait program tersebut. Tanpa sepengetahuan kami tuha peut, kepala menunjukkan kandang beserta lembu milik orang lain kepada tim pemantau, hal tersebut dilakukan agar dapat dilakukan pencarian tahap ke II pada tahun 2022.
Saya merasa heran dengan kejadian tersebut, apakah tim pemantau lapangan benar tertipu atau tidak. Faktanya program ketahanan pangan itu untuk desa kede pante breh, pada saat itu kades kami malah memperlihatkan kadang beserta isinya di desa lain, ungkapnya.
Maka dari itu, kami masyarakat berharap kepada pihak terkait agar dapat menindaklanjuti permasalahan ini dengan serius. Mengingat pada tahun anggaran 2021 kades kami juga melakukan kesalahan, kini pada tahun 2022 ia mengulangi kesalahan yang sama bahkan semakin parah dari sebelumnya. Jika tidak ada penanganan serius kami takutkan akan adanya persoalan yang lebih serius nantinya.
“Saya selaku tuha peut telah berupaya untuk melakukan tugas dan fungsi saya, memberikan pemberitahuan ke kecamatan secara lisan dan tulisan. Namun hal tersebut tidak membuahkan hasil, kades kami masih saja melakukan kesalahan yang sama,” pungkas H. Anwar. (H/TB)
