Nias, tintabangsa.com, -Salah seorang Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Nias menyampaikan kepada pihak kontraktor melalui pemerintah supaya pekerjaan yang dipercayakan dapat dikerjakan secara baik dan baik sesuai ketentuan.
Hal ini diutarakan Fatouosa Waruwu dari politisi Demokrat saat mengikuti Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Dinas Kesehatan dan Dinas PUPR serta dihadiri dua kelompok masyarakat yang tergabung dari GAK-Manis dan AMP2. Selasa (14/02/2023) yang lalu.
Dikatakannya bahwa berdasarkan hasil monitoring DPRD dari Komisi II dilapangan terhadap kondisi pekerjaan yang sudah dilaksanakan baik itu pembangunan peningkatan ruas jalan hotmix dan Pembagunan Rumah Sakit Umum Pratama terlihat mutu dan kualitas tidak layak pakai.
“Jangan diberikan kepada masyarakat pembagunan rongsokan dan yang saya kritisi disini adalah kontraktornya. Kenapa begitu pekerjaannya, umur pembagunan itu tidak sampai setahun sudah hancur, “Ungkap dengan tegas.
Fantos menuturkan bahwa dirinya terakhir melihat ruas jalan dari Desa Sogaeadu menuju somolo-molo belum dua minggu sesudah dikerjakan sudah banyak yang berlubang belum lagi bila dilihat dari sudut estetika pelaksanaan pembangunan tersebut tidak sesuai dengan yang diharapkan masyarakat secara keseluruhan.
“Itu yang saya kritisi, kontraktornya bekerja asal sudah. Masyarakat disana dalam pembangunan pekerjaan itu ingin menikmati umur 5-10 tahun kedepan. Apalagi terkait pembagunan RSUP ada informasi bahwa tidak sesuai teknis dilapangan dalam mendirikan bangunan tersebut, “tuturnya.
Menurutnya, Pemerintah harus bersinergi dengan pihak DPRD supaya kontraktornya jangan hanya menerima keuntungan dan meninggalkan pembagunan yang tidak berkualitas serta pemerintah juga jangan anti kritik dengan apa yang disampaikan DPRD.
“Kami dipilih rakyat untuk mewakili menyuarakan kepada pemerintah kinerja kontraktor mengapa seperti begitu. Pihak PUPR juga kenapa membiarkan dengan begitu saja. Kenapa tidak diawasi dengan baik, “Dengan Nada Kesal.
Sementara, Kepala Dinas PUPR Kabupaten Nias, Viktor Waruwu menanggapi bahwa lemahnya pengawasan dilapangan karena kondisi memiliki keterbatasan personil dan saat ini pihak BPK Propinsi Sumatera Utara sedang melakukan audit terkait kualitas pembangunan tersebut.
“Selain itu, kami juga sedang dalam proses penyelidikan atau pemeriksaan di Kejaksaan Negeri Gunungsitoli, “Pungkasnya. (YL/TB)
