Bengkulu, Tintabangsa.com – Didemo mahasiswa soal kenaikan Bahan Bakar Minyak (BBM), pimpinan DPRD janji sampaikan tuntutan ke Presiden. Hal itu ditegaskan Waka III DPRD Provinsi Bengkulu, Erna Sari Dewi usai menemui massa aksi dari mahasiswa yang tergabung dalam Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI) Kota Bengkulu.
Menurut Erna, ada poin-poin tuntutan dari hasil demo KAMMI, yang akan di kirimkan ke Presiden Jokowi. “Kesepakatan ini, tadi sudah kami tandatangani bersama dan nanti akan di fax langsung ke pemerintah pusat. Hari ini juga kami sampaikan,” kata Erna, Senin (05/09/2022).
Politisi NasDem itu mengaku, hal ini merupakan sambung tangan DPRD Provinsi Bengkulu untuk disampaikan ke Pemerintah Pusat, khususnya agar didengar Presiden Jokowi. Pasalnya, hasil penyampaian aspirasi KAMMI Bengkulu tadi, merupakan hal yang memang diinginkan masyarakat. Apalagi, dengan kenaikan harga BBM menjadi hal yang dikeluhkan oleh masyarakat.
“Apapun kebijakan yang berpihak kepada rakyat, tentu kami akan menyetujui. Kami juga, merupakan perwakilan dari rakyat yang merasakan atas efek dari kenaikan harga BBM, ” jelasnya.
Mahasiswa yang tergabung dalam Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI) Daerah Bengkulu menggelar aksi demo di depan DPRD Provinsi Bengkulu, Senin (05/09/2022), sebagai respon harga BBM naik pada Sabtu (03/09/2022).
Dalam aksi demo harga BBM naik di depan Kantor DPRD Provinsi Bengkulu, massa KAMMI Bengkulu meminta Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk mundur jika tidak dapat menurunkan harga BBM. Lantaran sejak ditetapkan harga BBM baru yang naik, membuat masyarakat semakin kesulitan.
Hal itu diungkakan Ketua Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI) Daerah Bengkulu, Ricky Pratama Putra. Ia menyampaikan hasil tuntunan yang telah disepakati oleh KAMMI Bengkulu dan perwakilan DPRD Provinsi Bengkulu. “Kita mengultimatum presiden Jokowi dan jajarannya. Apabila tidak mampu menghentikan laju kenaikan harga BBM ini, tidak bisa menurunkan harga BBM ini kita meminta beliau (Presiden Jokowi, red) untuk mundur,” kata Ricky, usai demo KAMMI Bengkulu di DPRD Provinsi Bengkulu.
Bukan tanpa dasar, kata Ricky, hal ini termuat dalam Ketetapan MPR RI Nomor: VI/MPR/2001 Tentang Etika Kehidupan Berbangsa. “Kalau tidak sesuai dengan hati nurani rakyat, maka pemerintah tersebut diminta untuk mundur, ” jelas Ricky. Selain, poin mengultimatum Presiden Joko Widodo, dalam aksi demo tadi juga ada tiga poin lainnya. KAMMI meminta pemerintah untuk membatalkan kenaikan BBM. (TB/Adv)
