Lubuklinggau, Tintabangsa.com – Penghapusan tenaga honorer yang di canangkan oleh pemerintah pusat cukup menjadi polemik. Menyikapi hal tersebut Kepala BPKSDM Kota Lubuklinggau, Yulita Anggraini angkat bicara dan berpesan agar para honorer tidak terlalu menjadikan hal ini sebagai kekhawatiran, intinya pemerintah daerah akan mengikuti kebijakan pemerintah pusat dan akan mencari solusi terbaik bagi daerah serta pegawai non ASN.
“Saya sudah katakan pada para honor, jangan khawatir, saya dan seluruh Kepala Daerah pun akan mencari solusi terbaiknya untuk menyikapi kebijakan pemerintah pusat serta tetap memikirkan para pegawai non asn yang ada daerah, mengingat kita juga masi sangat membutuhkan tenaga honorer,” ucapnya, Selasa (02/08/2022).
Dan Kepada Walikota Lubuklinggau H. SN Prana Putra Sohe, Yulita pun berpendapat jika nanti nya benar di haruskan oleh pemerintah pusat, tidak perlu menjadikan lubuklinggau unggul dari sekian banyak kota/kab se sumsel, karena menurut nya selain pemerintah kota masi butuh tenaga honorer, hal lain yang juga jadi bahan pertimbangan yaitu nasib perekonomian mereka ke depan.
“Jika terpaksa di lakukan ya kita lakukan sesuai kebijakan pemerintah pusat, namun saya harap Walikota kita tidak menjadikan Lubuklinggau sebagai kota pertama yang melakukan penghapusan honorer dari beberapa kota/kab di Sumatera Selatan, mungkin kita akan jadi urutan yang kesekian dan dalam hal ini kita tidak harus menjadi yang nomor satu menurut saya” tegas Yulita
. Terlepas dari polemik menghapuskan tenaga non ASN, Yulita Anggraini selaku kepala BPKSDM Kota Lubuklinggau juga mengatakan pemerintah kota pula telah melantik sejumlah tenaga PPPK untuk tenaga pengajar di kota lubuklinggau.
“Kalau Untuk tenaga PPPK, Pemkot telah melantik 286 tenaga PPPK dan semua adalah tenaga pengajar untuk saat ini, sedangkan untuk tenaga teknis sendiri itu belum ada” jelas. (TB)
