Bengkulu, Tintabangsa.com – Pemerintah Daerah (Pemda) diminta memegang komitmen dalam merealisasikan usulan masyarakat yang disampaikan dalam Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang). Sehingga nantinya usulan yang berlandaskan kepentingan masyarakat, dengan tetap mengedepankan cita-cita pembangunan di daerah dapat terwujud ataupun terealisasi.
Anggota DPRD Provinsi Bengkulu, Mohd. Gustiadi, S.Sos mengatakan, awal tahun merupakan musimnya pelaksanaan Musrenbang. Tentunya diawali pada tingkat desa, kecamatan, kabupaten/kota, provinsi, hingga nantinya pusat. Karena mulai digelar awal tahun, tentunya terdapat semangat baru untuk merencanakan agenda-agenda pembangunan.
“Namun kita tetap berharap agar penyelenggaraan Musrenbang bukan lagi acara ritual para perencana yang lebih mengarah pada sebuah gugur kewajiban. Karena pada Musrenbang inilah semuanya disusun, dirancang, dibahas, diperbincangkan dan dirumuskan perencanaan yang berkualitas. Tentunya menerapkan pendekatan teknokratik, partisipatif, top down-bottom up dan politis. Jadi kita juga berharap terwujud hasil yang lebih baik lagi,” ungkapnya.
Menurut pria yang akrab disapa Edi Tiger ini, Musrenbang adalah sebuah proses untuk berbagi pikir dan bersambung rasa diantara sesama warga pedesaan/kelurahan, yang bertujuan untuk menentukan program atau kegiatan apa yang paling cocok dipilih dan diterapkan didaerahnya.
“Mayoritas usulan masyarakat kita ini berkaitan dengan infrastruktur dasar dan kebutuhan ekonomi,” katanya, Minggu (23/01/2022).
Seperti, lanjut Edi, perbaikan jalan, pembangunan jembatan, penataan saluran irigasi, dan lainnya. Usulan itu seringkali dijadikan pilihan utama warga perdesaan dalam merumuskan perencanaannya.
“Kalau kita bagi berdasarkan bobot, aspirasi terkait kebutuhan infrastruktur sekitar 80 persen. Sedangkan untuk kebutuhan ekonomi sekitar 20 persen,” ujarnya.
Lebih jauh dikatakannya, Musrenbang juga sebagai wadah untuk membangun kesepakatan para pemangku kepentingan pada suatu daerah, guna membuahkan usulan dokumen perencanaan yang betul-betul berbasis pada aspirasi masyarakat. Tinggal lagi komitmen pemerintah untuk merealisasikan usulan-usulan itu. Realisasi inilah yang menjadi indikator penting.
“Belajar dari pengalaman, baiknya setiap desa/kelurahan jangan terlalu banyak mengusulkan program atau kegiatan. Bagaimana kalau diusulkan hanya 1 atau 2 program saja, tapi harus dijamin bahwa program yang diusulkan itu bakal dikabulkan. Dari sana juga kita bisa melihat komitmen pemerintah. Masyarakat tentu kecewa, bila jaminan ini hanya sebuah basa basi politik,” singkatnya.(Adv)
