Bengkulu,tintabangsa.com, -Pemerintah Provinsi Bengkulu disebut minim pembangunan infrastruktur di wilayah Provinsi Bengkulu pada tahun 2022 mendatang. Hal itu diungkapkan anggota Badan Anggaran (Banggar) DPRD Provinsi Bengkulu, Jonaidi, SP, MM, Selasa (21/9).
“Minimnya pembangunan lantaran proyeksi anggaran di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) hanya berkisar Rp 270 miliar,” kata Jonaidi.
Politisi Gerindra itu mengungkapkan, kecilnya proyeksi pendapatan pada Kebijakan Umum Anggaran (KUA) Plafon Prioritas Anggaran Sementara (PPAS) tahun depan, yakni berkisar Rp 2,8 triliun memberikan dampak yang cukup besar pada berbagai sektor.
Salah satunya, sambungnya, pada sektor rencana pembangunan infrastruktur daerah. Dimana, dinas PUPR Provinsi Bengkulu yang merupakan leading sektor pembangunan infrastruktur, proyeksi anggarannya dalam KUA-PPAS hanya berkisar Rp 270 miliar.
“Dari total proyeksi angka tersebut, Rp 120 miliar didalamnya termasuk untuk belanja pegawai. Belum lagi kebutuhan-kebutuhan lain OPD tersebut,” ungkapnya.
Ia menjelaskan, dari proyeksi tersebut untuk belanja modal dalam artian pembangunan infrastruktur hanya tersisa Rp 100 miliar.
Belum tentu Rp 100 miliar itu murni untuk realisasi pembangunan infrastruktur.
“Karena bisa jadi beberapa diantaranya untuk perencanaan dalam sebuah kegiatan pembangunan,” tegasnya.
Ia menambahkan, dengan kondisi ini pihaknya menilai jika rencana pembangunan infrastruktur pada tahun depan tidak bakal berjalan maksimal. Dengan proyeksi pendapatan itu juga, diprediksikan jika 18 program Gubernur dan Wagub belum bisa maksimal. (ADV)
