Muratara,tintabangsa.com- Devi Suhartoni Bupati Musi Rawas Utara (Muratara) menegaskan bahwa untuk seluruh Pegawai Negeri Sipil (PNS), seperti kepala dinas dan sekretaris harus menetap di daerah setempat.
Kebijakan itu mulai berlaku sejak 1 April 2021, namun ternyata masih banyak yang belum mematuhi instruksi bupati tersebut.
Padahal Bupati Devi Suhartoni sudah berulang kali menyampaikan kepada para kepala OPD termasuk sekretaris agar menetap di Muratara.
“Kalau Kepala OPD dan sekretaris saya sudah minta harus tinggal di Muratara, tanpa terkecuali,” kata Devi Suhartoni, Minggu (25/4/2021).
Menurut dia, selama ini banyak Kepala OPD dan sekretaris tinggal di Kota Lubuklinggau.
Untuk PNS di bawah kepala dinas dan sekretaris, Devi mengaku harus memikirkan cukup atau tidaknya gaji mereka bila harus menyewa rumah atau kontrakan di Muratara.
“Kalau PNS di bawah itu saya masih mikir dulu, karena saya pemimpin, mereka harus pindah ke Muratara juga atau tidak. Kalau mereka pindah juga cukup tidak gajinya untuk menyewa rumah, itu harus saya pikirkan juga, makanya kebijakan saya baru Kepala OPD dan sekretaris,” kata Devi.
Menurut dia, setiap kebijakan memang ada pro dan kontra, namun apapun itu akan dijalankannya dengan maksimal. Devi menegaskan pegawai Pemkab Muratara harus ikut andil memacu pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.
“Bagaimana mau maju Muratara kalau pegawai tinggal di luar daerah, cari uang di sini, habiskan uang dan belanjanya di luar,” sindir Devi.
Sementara PNS yang meminta namanya tidak ditulis mengungkapkan kebijakan Bupati Devi Suhartoni itu sebenarnya bagus. Namun sayangnya, kata dia, kebijakan tersebut kurang didukung oleh masyarakat Kabupaten Muratara.
“Saya pribadi bukannya tidak mau tinggal di Muratara, tapi kalau mendengar harga kontrakan di sini mending saya tinggal di Linggau, rumah sendiri,” kata narasumber.
Dia mengatakan pemilik kontrakan/bedeng menetapkan harga sewa cukup tinggi terutama di wilayah ibukota Muara Rupit dan sekitarnya.
“Sewa bedeng saja harganya 500 sampai 600 ribu per bulan, belum lagi listrik bayar sendiri, air kadang bayar sendiri juga,” ujarnya.
Sebenarnya kata dia, bila masyarakatnya mendukung akan banyak PNS yang bersedia tinggal di Kabupaten Muratara. Itu tentu akan berdampak pada pertumbuhan ekonomi masyarakat lokal karena peredaran rupiah yang semakin meningkat.
“Masyarakat harus mendukung, jangan sampai kebijakan pemerintah itu dijadikan kesempatan untuk mencari keuntungan lebih,” ungkapnya. (ADV)
