Mukomuko, tintabangsa.com, -Sebagaimana diketahui bersama, bahwa Perusahaan Perkebunan Kelapa Sawit PT Daria Dharama Pratama (PT.DDP) selalu bersengketa atas lahan Perkebunan yang digarapinya.
PT.DDP Air Berau Estate desa Air Berau dan Bunga Tanjung terbukti telah menggarap Kawasan Hutan HPT. Begitu juga di kecamatan Ipuh juga terbukti telah menggarap lahan Kawasan Hutan. Semuanya telah di eksekusi oleh pemerintah melalui KPHP Mukomuko.
Kisruh perkebunan perusahaan PT.DDP masih ada yang belum terselesaikan dengan baik hingga saat ini, yaitu di Air Rami Estate. Dimana PT.DDP telah membangun Perkebunan Budidaya Kelapa Sawit di atas Lahan PT Bina Bumi Sejahtera (PT.BBS). Berkenaan dengan hal tersebut Penggiat Keterbuan Informasi Publik (Penggiat KIP) Mukomuko yang dikomandoi oleh Dedi Riansyah selaku penggerak meminta supaya bupati baru dapat menyelesaikan permasalahan ini.
Penggiat KIP Mukomuko meminta agar kisruh perkebuban PT.DDP tersebut dapat terselesaikan dalam agenda 100 Hari Kerja Bupati baru Mukomuko.
“Kami meminta, 100 Hari Kerja Pak Bupati Baru, persoalan PT.DDP ini menemui kejelasan.” Tegas Dedi saat memberikan keterangan kepada wartawan.
Dedi juga menjelaskan, bahwa hal ini mesti dikawal dengan seksama oleh seluruh elemen terkait di Kapubaten Mukomuko. Tidak hanya bagi pihak eksekutif saja pihak legislatif pun mesti memperhatikan ini dengan baik. Kemudian para jurnalis, NGO, Lembaga Swadaya Masyarakat, pemerhati lingkungan dan tentunya pihak Aparat Penegak Hukum di Kabupaten Mukomuko.
“Kami berpandangan bahwa, Perusahaan ini semestinya diproses secara serius oleh seluruh elemen daerah ini. Karena banyak indikasi pelanggaran yang sudah diperbuat oleh PT.DDP ini, kami akan kirimkan surat kepada Pak pak Sapuan setelah beliau dilantik menjadi Bupati sebagai bentuk pemberitahuan kami kepada beliau selaku Bupati, sekaligus kami meminta diberikan waktu untuk hearing dengan beliau dalam waktu dekat.” Kata Dedi.
Ketika ditanya jika hal ini tidak ditanggapi, dedi mengutarakan akan melakukan aksi kepada Bupati.
“Kita tunggu respon dari Pak Bupati nanti, jika tidak ada tanggapan maka kita akan melakukan aksi demo ke Bupati. Kita utarakan maksud dan tujuan kita dengan baik kepada Bupati, jika surat kita meminta untuk dapat hearing tidak ditanggapi. Maka kita lakukan aksi supaya dapat berkomunikasi secara langsung dengan beliau selaku bupati. Saya rasa begitu.” ucap Dedi.
beberapa pokok penting yang mesti dikawal secara bersama. Diantaranya:
Bahwa pihak PT.DDP telah melakukan aktifitas Perkebunan Besar secara Ilegal yang mana sampai saat ini belum diproses secara hukum.
Bahwa beberapa Kewajiban Perusahaan PT.DDP belum dilaksanakan sebagaimana ketentuan yang mengatur perihal Perkebunan.
Memita agar Bupati melihat dengan seksama penilaian sertifikasi ISPO terhadap PT.DDP karena beberapa ketentuan dipandang telah dilanggar oleh PT.DDP .(JB)
