Lampung, tintabangsa.com- Rombongan Anggota DPRD Bengkulu Selatan yang di pimpin oleh ketua Komisi III Holman S.E. melakukan kunjungan kerja di Dinas Sosial Kabupaten Pringsewu (28/1/2020).

Kunjungan kerja yang terdiri dari 7 (tujuh) orang anggota DPRD Kabupaten Bengkulu Selatan tersebut diterima langsung oleh Sekretaris Dinas Sosial Tri Kadarmanto,AKS dan didampingi oleh Kabid Rehabilitasi dan Perlindungan Jaminan Sosial Hartadi,S.Sos , Kasi Identifikasi dan Penguatan Kapasitas Agus Purnomo, S.IP., MM serta Bambang Hermanto selaku Korkab PKH Kabupaten Pringsewu.

Dalam pertemuan yang dilakukan di ruang Kepala Dinas Sosial Kabupaten tersebut, ketua Komisi III Holman S.E. menyampaikan bahwa maksud kedatangan mereka adalah untuk menggali informasi seputar tata kelola data terpadu kesejahteraan sosial, Program Keluarga Harapan, Program Sembako dan Bantuan Sosial Tunai yang ada di Kabupaten Pringsewu.

Selanjutnya, Tri Kadarmanto menyebutkan bahwa berkaitan dengan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial atau disingkat DTKS, bahwa sejak Tahun 2017 Pemerintah Daerah Kabupaten Pringsewu melalui Dinas Sosial telah beberapa kali melakukan pemutakhiran data kemiskinan melalui aplikasi SIKS NG, sehingga saat ini pemerintah daerah Kabupaten Pringsewu menempati urutan 58 dari 514 Kabupaten/Kota se-Indonesia perihal keaktifan pemutakhiran data kemiskinan.

Kegiatan pemutakhiran data kemiskinan secara rutin akan meningkatkan validitas data DTKS, sehingga bantuan sosial yang dikucurkan oleh pemerintah semakin tepat sasaran dan tepat manfaat. “Pandemi covid menyibak permasalahan pengelolaan bantuan sosial di wilayah kami, kejadian penyaluran bantuan tidak tepat sasaran kerap kali menjadi polemik di masyarakat”, ungkap Holman.

DTKS berisi data warga dengan status 40% sosial ekonomi terendah. Data ini merupakan sumber data penerima bantuan, jaminan dan perlindungan sosial dari pemerintah, misalnya PKH, program sembako, KIS, PIP, Subsidi listrik dan lain sebagainya.

Diakhir diskusi, ketua rombongan mengucapkan terimakasih dan informasi yang diperoleh akan dijadikan salah satu referensi dalam menjalankan fungsi pengawasan, fungsi anggaran dan fungsi legislasi di Kabupaten Bengkulu Selatan perihal tata kelola Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (ADV).

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here